Anies Menyangkal Tudingan Penetapan UMSP Tak Prosedural

Editor: Mahadeva

173
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (14/2/2019) – Foto Lina Fitria

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyangkal tudingan penentuan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) di DKI Jakarta tidak sesuai prosedur. Orang nomor satu di Pemprov DKI Jakarta tersebut mengklaim, penentuan UMSP sudah melewati tahapan. Termasuk dengan mengundang para pelaku usaha.

Anies meminta pelaku usaha untuk menunjukkan bukti, apabila pemprov tidak berkomunikasi dengan mereka. “Nanti boleh dicek benar atau tidak, tunjukkan buktinya silahkan. Karena semuanya ada undangan rapatnya, makanya kalau diundang datang, semuanya diundang. Tapi selalu memilih datang atau tidak itu pilihan, sesudah diputuskan baru bilang, sebelum diputuskan diundang, enggak muncul. Banyak pihak ketika diundang Dinas Ketenagakerjaan (Dinasker) memilih tidak datang dengan asumsinya gubernur akan ambil keputusan seperti tahun-tahun lalu gitu,” tutur Anies, Kamis (14/2/2019).

Menurutnya, para pelaku usaha tidak ikut membahas karena berasumsi bahwa keputusan UMSP akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Faktanya, kebijakan yang ditekennya berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. “Tidak. gubernur sekarang berbicara soal keadilan, bicara soal kesetaraan,” jelasnya.

Penetapan kenaikan UMSP disebutnya, telah mempertimbangkan kesejahteraan buruh yang ada di Ibu Kota. Selama ini, masih ada kesenjangan antara upah yang diterima buruh yang bekerja di wilayah timur dengan di pusat Jakarta. “Kami ingin di Jakarta ada keadilan. Kota ini harus beri kesempatan pada semua, termasuk buruh. Pekerja yang dapat upah layak akan bekerja lebih produktif karena Dia dapat upah layak,” ujar Anies.

Anies menyebut, penetapan UMSP 2019 dilakukan Pemprov DKI dengan mengutamakan aspek keadilan untuk semua pihak, baik pelaku usaha maupun pekerja. Pemprov DKI juga mempertimbangkan upah usaha sektoral di wilayah sekitar Jakarta, agar UMSP yang ditetapkan tidak timpang dengan wilayah sekitarnya.

Sebelumnya, Anies telah menandatangani Pergub No.6/2019, tentang UMSP 2019. Pergub diteken pada 22 Januari, dan telah diundangkan pada 23 Januari lalu. UMSP 2019 ditetapkan untuk 11 sektor yakni sektor bangunan dan pekerjaan umum, sektor kimia, energi dan pertambangan, sektor logam, elektronik dan mesin, sektor otomotif, serta sektor asuransi dan perbankan.

Kemudian sektor makanan dan minuman, sektor farmasi dan kesehatan, sektor tekstil, sandang dan kulit, sektor pariwisata, sektor telekomunikasi, serta sektor ritel. Kenaikan UMSP berkisar antara lima sampai delapan persen. Namun, penetapan UMSP tersebut dikritik oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), yang menyebut penetapan tidak melibatkan pelaku usaha termasuk asosiasi yang menaungi peritel.

Baca Juga
Lihat juga...