Anies: Pergub Harus Hadirkan Keadilan di Setiap Rumah Susun

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

203

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kepada seluruh pengurus maupun pengelola rumah susun milik atau Hunian Vertikal di Jakarta untuk melaksanakan dengan baik Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik guna menegakkan keadilan bagi semua.

“Kita buat aturan itu dan saya minta kepada semuanya untuk melaksanakan Pergub 132 secara konsisten. Itulah dasar hukum yang digunakan di Jakarta. (Agar) nantinya keadilan hadir di setiap rumah susun yang ada di Jakarta,” ucap Anies di Apartemen Lavande yang berlokasi di Jalan Supomo, Jakarta Selatan, Selasa (19/2/2019).

Dia ingin mengatur Pergub tersebut lantaran banyaknya warga yang mengalami intimidasi dan tekanan saat memperjuangkan haknya.

“Sekarang kita mengatur itu semua. (Sebab) banyak warga rumah susun yang mengalami intimidasi dan tekanan ketika memperjuangkan. Praktek ketidakadilan ini jamak. Ini bukan kasus khusus di Lavande saja, ini contoh saja. Praktek seperti ini (terjadi) di mayoritas rumah susun di Jakarta,” katanya.

Selain itu, orang nomor satu di Ibu Kota Jakarta mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta serius dalam menangani masalah-masalah ketidakadilan secara tuntas. Dia juga memerintahkan ke seluruh jajaran maupun stafnya untuk terus mengawal dan melaksanakan Pergub 132 itu.

“Saya akan minta kepada semua jajaran untuk jangan mundur, laksanakan dengan tuntas. Kita semua akan bekerja bersama untuk mengawal proses pelaksanaan Pergub 132 ini. Kita akan laksanakan di semua tempat, buka hanya di sini. Saya percaya dengan bapak ibu (penghuni rusun), kita bisa kerjasama, insyaAllah kita bisa tuntaskan sama-sama,” ujarnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menilai adanya Pergub itu bertujuan untuk mengatur pengelolaan Rusun agar dapat berhasil guna, berdaya guna dan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik, penghuni dan masyarakat umum.

Menurut dia, hampir mayoritas rumah susun ataupun apartemen yang ada di Jakarta bermasalah. Adapun permasalahan yang terjadi di Apartemen Lavande merupakan contoh kecil dari pengelolaan rumah susun yang bermasalah, meski terdapat Perhimpunan Penghuni/Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun (P3SRS).

“Yang paling mendasar mengenai hak-hak warga rusun. Kita tahu selama ini mereka tidak bisa menjalankan atau mendapatkan haknya dengan baik. Apalagi kalau sudah sampai pada pembentukan P3SRS. Banyak sekali pengurus tidak tinggal di lokasinya dan bukan warga yang bersama di situ,” paparnya.

Dia berharap dengan hadirnya Pergub Nomor 132 Tahun 2018 mengenai tertib pengelolaan rusun milik berkaitan dengan pengelolaan benda bersama, bagian bersama maupun tanah bersama serta penghunian termasuk sarana dan utilitas. Aturan dalam pergub, juga melingkupi pembinaan pengelolaan rusun milik yang dilakukan Pemprov DKI.

“Kita (akan terus) konsisten, dan akan hadapi (berbagai) gugatan yang muncul pengadilan. Justru kami ingin membuktikan lewat jalur hukum, (sebab) yang diatur di sini itu pengelolaan yang mendasarkan pada prinsip keadilan,” imbuhnya.

Diberitahukan kedatangan Anies mengunjungi warga apartemen Lavande, Jakarta Selatan karena mendapat laporan warga tentang masalah pengelolaan apartemen. Penghuni mengeluh karena tak diajak berpartisipasi dalam pengelolaan apartemen oleh pengembang.

Baca Juga
Lihat juga...