Aturan Melawan LGBT di Sumbar tak Melanggar HAM

Editor: Satmoko Budi Santoso

185

PADANG – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak mempersoalkan langkah Pemerintah Sumatera Barat memerangi perilaku seks menyimpang LGBT (Lesbian Gay Biseksual Transgender), serta penerapan wajib jilbab bagi siswi muslim perempuan. Hal tersebut tidaklah melanggar HAM.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, mengatakan, masyarakat Sumatera Barat sudah terkenal sejak dulu berpegang teguh dengan adat dan budaya yang tidak bisa dipisahkan dari Islam. Kalau masyarakat dan pemerintah di Sumatera Barat membuat aturan melarang perilaku LGBT, karena tidak sesuai dengan norma adat, bukan hal yang salah atau melanggar HAM.

Namun ia menegaskan, suatu kebijakan yang dikatakan melanggar HAM, jika dalam pelaksanaannya melakukan kekerasan, persekusi, dan diskriminasi, termasuk meskipun itu ke LGBT, juga dinilai melakukan pelanggaran HAM.

“Larang perilaku tidak masalah, tapi jangan hambat hak dasarnya, seperti memperoleh pendidikan, kesehatan. Sebab hal yang patut diketahui juga, hak asasi itu tidak bersifat absolut. Ketika seseorang melakukan haknya, tapi mengganggu hak orang lain, bisa dituntut,” ucapnya.

Menurutnya, dalam demonstrasi adalah hak, tapi kalau demo sampai merusak properti, berarti bisa dituntut pidana. Begitu juga dengan upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memerangi LGBT, jangan sampai melakukan tindakan kekerasan kepada LGBT.

Begitu pula terkait penerapan penggunaan jilbab bagi siswi muslim di Sumatera Barat, bukan suatu pelanggaran. Sebab hal ini merupakan edukasi, menata ketahanan individu masyarakat supaya tetap dalam norma yang diyakini warga Minangkabau.

“Katakanlah kalau saya mengedukasi anak saya supaya beragama, dimana salahnya. Berbeda kalau saya pukul anak saya karena anak saya tidak pakai jilbab, itu yang melanggar,” bebernya.

Ahmad Taufan mengakui, banyak aktivis di luar Sumatera Barat yang memaparkan pandangan bahwa yang dilakukan Pemprov Sumatera Barat negatif. Hal itu terjadi karena orang dari luar Sumatera Barat belum memahami perspektif HAM dari Minangkabau yang sesuai dengan norma dan adatnya.

Akhirnya yang terjadi adalah monopoli perspektif saja. Apalagi kalau perspektif HAM internasional dipaksakan untuk diberlakukan juga di Sumatera Barat, itu tidak mungkin. Dia berkata, daerah di Indonesia ini punya keberagaman. Biarkan perspektif itu berbeda-beda, yang penting kekerasan dan diskriminasi tidak terjadi.

Menurutnya, dengan kondisi saat ini, tokoh-tokoh Sumatera Barat harus ikut menyampaikan pendapat dan perspektif HAM yang sesuai dengan norma adat juga, supaya Sumatera Barat tidak ditekan oleh satu perspektif dari luar saja.

“Kita melihat ke Provinsi Aceh yang tegak dengan syariatnya. Bali punya polisi adat. Itu semua disesuaikan dengan norma di daerah bersangkutan,” ujarnya.

Untuk itu, Komnas HAM menilai, tokoh-tokoh di Sumatera Barat harus menyatukan perspektif untuk disampaikan secara nasional agar didengar juga oleh aktivis yang ada di Jakarta.

Artinya, dengan adanya pergerakan itu, semua masyarakat tidak hanya di Sumatera Barat, bisa memahami bahwa LGBT itu adalah perbuatan yang tidak benar dan bertentangan dengan agama Islam, dan perilaku penyimpangan sosial.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, mengatakan, di Sumatera Barat melarang keras adanya LGBT. Memang tidak dapat dipungkiri cukup banyak LGBT di Sumatera Barat,  ada hasil survei yang menyebutkan, LGBT di Sumatera Barat mencapai ribuan orang. Masyarakat di Minangkabau telah ikut menyatakan bahwa melawan adanya LGBT tersebut.

“Apalagi dengan adanya tanggapan dari Komnas HAM, kita bisa melakukan upaya-upaya ke depan, supaya LGBT ini tidak lagi berkembang di Sumatera Barat. Tentu kita berharap adanya peran tokoh-tokoh di Sumatera Barat, dengan bekerjasama, mari kita selamatkan generasi di Sumatera Barat ini,” tegasnya.

Nasrul mengungkapkan, sejauh ini Pemprov Sumatera Barat telah merangkum beberapa aturan, seperti di beberapa daerah telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) yang berhubungan dengan LGBT. Dalam aturan itu, LGBT bisa dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam Perda tersebut.

“Saya sangat menginginkan agar LGBT benar-benar tidak ada di Sumatera Barat . Karena tanah ranah Minang tidak menginginkan adanya LGBT, karena jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam,” sebutnya.

Baca Juga
Lihat juga...