Bawaslu Ingatkan KPU Batam Agar Transparan

299
Ilustrasi - Dok: CDN

TANJUNGPINANG – Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau, menyatakan daftar pemilih tambahan dan pemilih yang keluar dari wilayah itu masih menyisakan permasalahan.

Komisioner Bawaslu Kepri, Indrawan, mengatakan, permasalahan terjadi lantaran data pemilih hasil rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Batam tidak dipergunakan saat rapat pleno penetapan jumlah pemilih tambahan dan pemilih yang keluar dari Kepri.

Hasil rapat pleno KPU Batam ditolak sejumlah PPK di Batam. Permasalahan itu, kata dia, berhubungan dengan jumlah pemilih di kawasan industri di Muka Kuning, Batam. Di kawasan itu, perubahan jumlah pemilih perlu diawasi karena para pekerja ada yang sudah tidak bekerja di perusahaan-perusahaan di Muka Kuning.

“Ini menjadi persoalan serius, jika tidak ditangani secara maksimal,” ujarnya, Sabtu (23/2/2019).

Selain itu, kata dia, data pemilih di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Batam juga harus akurat, sehingga diketahui kebutuhan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pemilih yang merupakan warga binaan di Lapas maupun Rutan di Batam yang jumlahnya cukup banyak, tidak mungkin menggunakan hak suara di TPS yang berada di luar Lapas dan Rutan.

“Harus ada TPS di Rutan dan Lapas. Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Indrawan mengatakan, permasalahan daftar pemilih terkuak saat rapat pleno beberapa hari yang lalu. Dalam rapat tersebut, jumlah daftar pemilih tambahan bisa berubah-ubah dalam sehari. Kondisi ini diduga disebabkan sistem yang terbangun tidak dilaksanakan secara maksimal dan tidak transparan.

Semestinya, sumber data utama yang digunakan KPU Batam, yakni data dari PPK. KPU Batam cukup merekapitulasi data pemilih tersebut.

“Jangan setelah ada masalah, baru dibicarakan dengan Bawaslu. Kami ingatkan sekali lagi kepada KPU Batam, untuk bekerja secara transparan, karena permasalahan daftar pemilih ini sangat sensitif,” katanya.

Indrawan mengatakan, KPU Kepri masih memiliki satu kali kesempatan untuk memperbaiki data pemilih, yakni pada 17 Maret 2019. Diharapkan seluruh permasalahan daftar pemilih yang terjadi di Batam dapat diselesaikan sebelum rapat pleno Daftar Pemilih Tetap (DPT) perubahan tahap kedua tersebut.

“Kami akan mengawasinya, dan memberi masukan agar seluruh permasalahan daftar pemilih dapat diselesaikan,” ujarnya.

Sebelumnya, KPU Kepri menyatakan jumlah pemilih tambahan yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 2.703 orang, terdiri dari laki-laki 1.503 orang, dan perempuan 1.200 orang.

DPT tambahan paling banyak di Batam 1.207 orang, kemudian Bintan 368 orang, Karimun 338 orang, Kepulauan Anambas 309 orang, Tanjungpinang 286 orang, Lingga 110 orang dan Natuna sebanyak 85 orang.

Sementara jumlah pemilih yang keluar dari Kepri sebanyak 1.515 orang, terdiri dari laki-laki 910 orang dan perempuan 605 orang.

Priyo menjelaskan, jumlah DPT hasil perbaikan tahap kedua mencapai 1.229.424 orang. DPT hasil perbaikan tahap kedua paling banyak berasal dari Batam 650.876 orang, Karimun 170.504 orang, Tanjungpinang 151.072 orang, Bintan 103.512 orang, Lingga 69.334 orang, Natuna 52.597 orang dan Anambas 31.529 orang.

Jika diakumulasikan dan dikurangi jumlah pemilih yang keluar, maka jumlah pemilih pada Pemilu 2019 di Kepri mencapai 1.230.612 orang. (Ant)

Lihat juga...