Bawaslu: KPU Malut Abaikan Keterwakilan Perempuan

154
Ilustrasi - Dok: CDN

TERNATE – Badan Pengawas Pemilu Maluku Utara, menilai Tim Seleksi  Calon Anggota KPU Provinsi Maluku Utara periode 2019-2024, lalai dan mengabaikan keterwakilan calon perempuan dalam menentukan hasil seleksi tertulis.

“Sesuai syarat 30 persen keterwakilan perempuan yang sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2019, tentang Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana pasal 21 ayat (13) tidak ditindaklanjuti Timsel,” kata Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Malut, Dr. Fahrul Abd Muid, di Ternate.

Hal tersebut disampaikan Bawaslu Malut, karena dalam penentuan hasil seleksi tertulis, tidak ada perempuan yang terwakili dalam tes tersebut melalui passing grade.

Menurut Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum dan Data Informasi Bawaslu Malut itu, isyarat dalam ayat (13) pasal 21 PKPU 2/2019 itu, jika tidak terdapat calon anggota KPU Provinsi perempuan yang memenuhi nilai ambang batas passing grade.

Karena itu, dalam memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan, calon perempuan yang memiliki nilai tertinggi wajib dinyatakan lulus tes tertulis.

“Tetapi yang dinyatakan lulus seleksi tertulis hanya laki-laki semua sebagaimana pengumuman Timsel nomor 04/PP.06.PU/82/Timsel.Prov/II/2019. Ini jelas-jelas yang dilakukan Timsel melanggar PKPU itu sendiri,” kata Fahrul.

Timsel, oleh Fahrul, diminta untuk meninjau kembali keputusannya, sebagaimana yang dilakukan pada tahapan seleksi administrasi lalu, di mana meluluskan calon yang sudah dinyatakan tidak lolos. “Wajib hukumnya mengakomodir keterwakilan perempuan dalam tahapan selanjutnya,” katanya. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...