BNPB Didesak Segera Penuhi Hak Perumahan Korban Bencana Sulteng

223
Sebuah menara masjid di kelurahan Petobo,Kota Palu,Sulawesi Tengah hancur terbawa tanah bergerak atau likuifaksi [Dok: Henk Widi]

PALU — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) didesak untuk segera memenuhi hak untuk mendapatkan hunian yang layak bagi para korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong.

Sekjen Pasigala Centre Andhika meminta BNPB menyerahkan secara langsung dana stimulan perbaikan rumah dengan kategori berat, sedang dan ringan serta memperhatikan aspek kelayakan teknis yang berorientasi mitigasi serta hak atas rumah pascabencana.

“Dalam proses realisasi dana bantuan stimulan bagi korban, BNPB sebaiknya mencairkan langsung ke tiap-tiap warga. BNPB hanya memfasilitasi proses pembangunannya dengan memperhatikan aspek kelayakan tekhnis mitigasi dan pemenuhan hak atas rumah,” ujarnya di Palu, Jumat (22/2/2019).

Menurut dia, realisasi penggunaan dana stimulan harus dalam perspektif pemenuhan hak korban atas perumahan yang terintegrasi dengan konsep ketangguhan bencana.

“Rentang waktu dua bulan perpanjangan masa transisi memberikan kesempatan bagi BNPB untuk mematangkan konsolidasi data dan konsep pemenuhan hak atas rumah,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa penanganan korban gempa, tsunami dan likuefaksi pascabencana tidak boleh menghilangkan hak-hak korban atas tanah dan perumahan.

Dia berharap perpanjangan masa transisi harus benar-benar menjadi kesempatan untuk memuat ulang aspek partisipasi warga.

“Perspektif hak atas perumahan itu harus menjadi bingkai aksi masa transisi menuju pemulihan, jangan sampai ada warga korban yang tidak terpenuhi haknya,” katanya tegas.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola memutuskan untuk memperpanjang masa transisi darurat penanganan korban bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuefaksi selama 60 hari, terhitung mulai 24 Februari 2019.

Keputusan ini diambil setelah mendapat masukan dari berbagai pihak dalam rapat evaluasi perpanjangan Tahap I status Transisi Darurat Bencana Alam Sulteng yang dihadiri para pejabat terkait tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota terdampak bencana di ruang kerja Gubernur Sulteng di Palu, Selasa (19/2).

Masa transisi darurat penanganan pascabencana 28 September 2018 akan berakhir 23 Februari 2019, namun karena masih banyak hal yang belum diselesaikan dalam tahap transisi tersebut maka status transisi ini diperpanjang lagi selama 60 hari. [Ant]

Baca Juga
Lihat juga...