hut

BNPB Minta Aturan Tahan Gempa Masuk dalam IMB

Editor: Koko Triarko

Kepala BNPB, Letjen Doni Monardo - Foto: Dok CDN

PADANG – Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) meminta kepada Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten kota di Sumatra Barat, untuk menetapkan izin dalam mendirikan bangunan itu, supaya memiliki ketentuan aman gempa. 

Wakil Gubernur Sumatra Barat, Nasrul Abit, mengatakan persoalan ungkapan dari BNPB perlu adanya bangunan rumah yang aman gempa, sejauh ini memang di Sumatra Barat belum lagi menetapkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang aman gempa, untuk rumah masyarakat. Tapi, untuk bangunan pemerintah telah menetapkan bangunan yang aman gempa.

“Seperti Kantor Gubernur Sumatra Barat dan beberapa bangunan perkantoran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, juga telah menerapkan bangunan aman gempa. Hal itu dilakukan ketika pemerintah mulai melakukan pembangunan pascagempa beberapa tahun yang lalu,” katanya, Kamis (7/2/2019).

Menurutnya, saran yang disampaikan oleh BNPB perlu adanya IMB yang menetapkan bangunan yang didirkan perlu aman gempa, juga merupakan saran yang sangat bagus. Karena, memang hampir dikatakan khusus untuk IMB, mendirikan untuk pemukiman rakyat belum ada yang mengatur demikian. Untuk itu, Nasrul menilai perlu ke depan membahasnya ke PUPR.

“Tujuan perlu adanya hal itu tak lain untuk keselamatan masyarakat juga, terutama saat menghadapi goncangan gempa. Rumah warga dan perkantoran adalah bangunan yang ramai aktivitasnya, sehingga diperlukan juga bangunan yang aman gempa,” ucapnya.

Selain perlu adanya upaya mengurangi risiko gempa, Nasrul juga menyatakan perlu juga untuk mempersiapkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana gempa tersebut.

Terutama dalam menyiapkan masyarakat terhadap mengurangi dampak risiko bencana, butuh waktu dan latihan yang berulang-ulang.

Ia menilai, masyarakat tidak serta merta mampu berpikiran pola penyelamatan saat terjadi bencana datang. Di beberapa kejadian, mereka panik tidak tahu apa yang akan dilakukan.

Untuk itu, menyiapkan kesadaran masyarakat membutuhkan sosialisasi yang rutin. Supaya masyarakat termotivasi melakukan pelatihan yang dimulai dari diri sendiri saat terjadi bencana.

Daerah yang kini menjadi sorotan akibat gempa bumi, yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet, mengakui daerahnya masih minim dalam sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana. Termasuk sarana telekomunikasi, akses jalan, penerangan listrik untuk daerah rawan bencana.

“Di Mentawai memang serba minim. Saya sudah sering minta agar kekuarangan itu segera dipenuhi oleh pemerintah provinsi, dan juga ke pemerintah pusat, tapi belum ada respons, termasuk untuk meminta pembangunan shelter. Kini, shelter yang kita anggap efektif ialah pegunungan,” jelasnya.

Yudas menyatakan, dengan adanya gempa bumi yang akhir-akhir ini sering mengguncang Mentawai, cukup mengkhawatirkan masyarakat. Bahkan, untuk menghindari kemungkinan bangunan roboh, banyak masyarakat yang memilih tidur di luar rumah.

“Soal perlu adanya bangunan rumah aman gempa bumi, saya rasa sangat bagus juga ada IMB, adanya menetapkan bangunan rumah aman gempa. Tentu di samping itu, persoalan infrastruktur lainnya juga kita butuhkan,” sebutnya.

Kepala BNPB, Letjen Doni Monardo, menjelaskan terkait kondisi di Mentawai, khsusunya atau di berbagai daerah lainnya, perlu kebijakan yang dilakukan langsung oleh bupati dan wali kota, terutama di daerah rawan bencana, agar masyarakat tidak membangun rumah asal jadi.

“Lihat desainnya dan kualitas yang akan dibangun, sehingga dengan kondisi rumah yang aman gempa, tentunya masyarakat itu sendiri akan terbantu dari risiko jika terjadi bencana alam,” katanya.

Selain itu, tentu diharapkan kepala daerah terus melakukan sosialisasi, termasuk dalam membangun rumah mereka yang sudah mudah saat melakukan evakuasi keluar dari rumah atau naik ke tempat yang lebih tinggi.

Soal kemampuan dalam mitigasi, BNPB siap untuk membantu daerah dalam bentuk pelatihan dan pemberian pengetahuan soal bangunan bagi tim IMB daerah.

Doni menegaskan, sudah saatnya pemerintah daerah memperhatikan dan memikirkan cara-cara mengurangi dampak resiko bencana di suatu daerah. Hidupkan potensi kearifan lokal sesuai dengan kondisi alamnya.

“Hal ini karenakan keselamatan masyarakat dari dampak bencana, bagian dari kerja pemerintah dalam melayani dan memperhatikan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Lihat juga...