Difabel Keluhkan Ukuran dan Jumlah Surat Suara

Editor: Mahadeva

439

PURWOKERTO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyumas, menggelar sosialisasi pemungutan suara kepada difabel di daerahnya. Kegiatan yang digelar di aula Dinas Sosial Banyumas, diikuti 75 difabel. Dari simulasi yang dilakukan, sebagian besar dari difabel mengeluhkan ukuran surat suara yang besar. Kemudian juga mengeluhkan banyaknya surat suara yang harus di coblos.

Salah satu penyandang difabel yang mengikuti sosialiasi KPU, Ambarwati. (FOTO : Hermiana E.Effendi)

Salah satu difabel dari Kecamatan Tambak, Ambarwati (36), mengatakan, Dia baru kali ini akan mengikuti pemilu. Saat pemilu lima tahun lalu, Dia dalam kondisi sakit dan tidak bisa mencoblos. Setelah mengikuti simulasi, Ambarwati mengaku masih bingung, karena surat suaranya terlalu banyak. Sementara, saat di bilik suara, ukuran kertas suara terlalu besar, sehingga susah untuk mencari calon tertentu.

ʺKalau calon yang mau dipillih sudah ada untuk DPRD Kabupaten, tetapi masih bingung mencarinya, karena surat suaranya banyak ada lima surat suara. Dan untuk yang surat suara calon anggota DPRD, ukurannya besar sekali, sampai susah membukanya, bilik suara kan tidak terlalu lebar,ʺ tuturnya.

Komisioner KPU Banyumas Bidang Teknis Penyelenggaraan, Hanan Wiyoko, mengatakan, total jumlah difabel di Kabupaten Banyumas 3.486 orang. Mereka terdiri dari 791 tuna daksa, 703 tuna netra, 877 tuna wicara dan tuna rungu, 590 tuna grahita dan 525 penyandang disabilitas lainnya.

KPU sudah menggelar sosialisasi untuk difabel hingga tiga kali. Pada sosialisasi pertama dan kedua, peserta yang dilibatkan 50 orang. Di sosialisasi ketiga jumlahnya ditambah menjadi 75 orang. ʺKita kenalkan kepada mereka tentang spesimen surat suara, cara mencoblos serta mengenalkan calon-calon. Tadi sebagian besar dari mereka belum kenal dengan calon-calon, terutama untuk caleg DPD dan DPR RI,ʺ jelasnya.

Khusus untuk tuna netra, KPU menyediakan alat bantu berupa template. Di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), minimal disediakan dua tempale, yaitu untuk memilih calon presiden dan calon anggota DPD. Sedangkan untuk memilih calon anggota DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten dan kota, pemilih tuna netra akan mendapat pendampingan. Pendamping tersebut bisa dari anggota keluarga, atau bisa juga dari pendamping yang disediakan panitia di TPS.

Syarat pendamping hanya mengisi formulir C3 di lokasi, dan berjanji untuk tidak mengarahkan pilihan serta menjaga kerahasiaan pilihan dari pihak yang didampingi. Jika terjadi kesalahan pencoblosan, pihak panitia menyediakan surat suara pengganti, maksimal satu kali.

Lihat juga...