DPRD Kalimantan Selatan Konsultasikan RPPLH dengan Kementerian LHK

310
Ilustrasi -Dok: CDN

BANJARMASIN — Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan membicarakan mengenai rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) di provinsinya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia di Jakarta.

“Sebagai komisi yang juga membidangi lingkungan hidup, kami merasa perlu mengonsultasikan mengenai RPPLH dengan Kementerian LHK,” ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Riswandi SIP sebelum berkonsultasi dengan Kementerian tersebut, Senin (4/2/2019).

“Pasalnya dalam waktu segera kita akan memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPPLH tersebut,” tuturnya.

Anggota DPRD Kalsel tiga periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap, dengan pemberlakuan Perda tentang RPPLH tersebut, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota bisa lebih baik lagi.

Hal lain yang tidak kalah penting, menurut dia, dengan pemberlakuan Perda tentang RPPLH nanti Kalsel yang luasnya sekitar 3,7 juta hektare bisa terhindar dari kerusakan lingkungan yang semakin parah.

“Karena tanpa perlindungan dan pengelolaan yang lebih baik dan benar, kerusakan lingkungan hidup Kalsel yang kini berpenduduk sekitar empat juta jiwa akan semakin parah,” lanjut laki-laki kelahiran 1969 yang tidak mencaleg lagi pada Pemilu 2019 itu.

“Secara khusus, konsultasi Komisi III DPRD Kalsel dengan Direktorat Pengendalian Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tata Lingkungan Kementerian LHK,” demikian Riswandi.

Perda tentang RPPLH di Kalsel tersebut merupakan inisiatif DPRD setempat atas usul Komisi III lembaga legislatif tingkat provinsi itu yang diketuai Dr (HC) H Supian HK SH dari Partai Golkar. (Ant)

Lihat juga...