DPRD Sikka Tolak Bahas Ranperda Dana Adat Pendidikan

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

207
Ketua fraksi partai Demokrat DPRD Sikka, Agustinus Romualdus Heny Doing. Foto : Ebed de Rosary

MAUMERE — Bantuan dana adat pendidikan yang merupakan salah satu janji politik bupati Fransiskus Roberto Diogo dan wakil bupati Romanus Woga yang akan direalisasikan melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mendapat penolakan dari sejumlah fraksi DPRD, salah satunya dari Gerindra.

“Fraksi Gerindra ingin perihal bantuan dana adat pendidikan tidak perlu diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Hanya perlu dialokasikan saja pada pos bantuan hibah,” tegas Fabianus Toa, ketua fraksi partai Gerindra DPRD Sikka, Kamis (14/2/2019).

Dikatakan Fabianus, seperti biasanya, pemerintah memberikan anggaran kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu melalui anggaran bantuan sosial. Hal ini pun selalu diperbuat di masa kepemimpinan sebelumnya.

“Dasar hukum yang disampaikan pemerintah yakni undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya pada pasal 76. Peraturan menteri yang diamanatkan dalam ayat 4 belum terbit. Peraturan ini yang akan dijadikan landasan operasional,” jelasnya.

Mana bisa pemerintah daerah menganggarkan sesuatu yang menurut fraksi Gerindra tidak memiliki landasan. Fraksi Gerindra menyarankan agar sebaiknya RPJMD dibahas dahulu agar bisa dijadikan pendasaran valid sehingga menunda pembahasan Ranperda ini.

Sementara itu fraksi partai Demokrat menolak Ranperda Dana Adat Pendidikan untuk diproses lebih lanjut atau dibahas dalam persidangan. Fraksi berpendapat, harus menunggu keluarnya peraturan menteri sebagai rujukan agar tidak bertentangan .

“Sepanjang peraturan menteri seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomo 12 tahun 2012 belum terbit maka Ranperda Dana Adat Pendidikan yang diajukan pemerintah tidak bisa dibahas,” tegas Heny Doing, ketua fraksi partai Demokrat.

Fraksinya, kata Heny, sepakat bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Mereka juga memahami seluruh regulasi yang diajukan oleh bupati untuk menyatakan kesamaan hak masyarakat.

“Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa bantuan dana pendidikan dapat berupa pinjaman tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan atau memperoleh pekerjaan. Rencana pemberian pinjaman dana pendidikan menyalahi prinsip bahwa negara membiayai pendidikan,” jelasnya.

Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo menjelaskan, Ranperda Bantuan Dana Pendidikan diajukan dengan dasar pertimbangan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Saat ini, masih banyak warga masyarakat di daerah yang tidak dapat menikmati pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi akibat ketiadaan biaya.

“Daerah harus mempunyai sebuah kebijakan untuk mengakomodir harapan dari masyarakat sebab pendidikan merupakan salah satu hak dasar masyarakat memperoleh pengetahuan, kemampuan dan keterampilan,” sebutnya.

Apa yang menjadi keinginan pemerintah daerah, kata Roby sapaannya, sejalan dengan amanat Pasal 28c ayat (1) UUD Tahun 1945.Juga sesuai dengan Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014.

“Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 6 huruf (i) menyatakan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi,” terangnya.

Baca Juga
Lihat juga...