Empat Fraksi Tolak Pembangunan Gedung DPRD Flotim

Editor: Makmun Hidayat

1.119
Wakil Bupati Flores Timur (Flotim) Agustinus Payong Boli,SH. - Foto: Ebed de Rosary

LARANTUKA — Pembangunan gedung DPRD Flores Timur (Flotim) di Kelurahan Waibalun Kota Larantuka mendapat penolakan dari masyarakat. Tak kurang dari dua kali, massa mendatangi gedung DPRD menyampaikan aspirasi penolakan pembangunan gedung tersebut.

“Terkait dengan dinamika internal pembangunan gedung DPRD Flotim, secara kelembagaan dewan menyetujui anggaran untuk pembangunannya dan pertimbangan lokasinya di bekas kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Flotim,” jelas Januarius Jawa Bala, anggota DPRD Flotim, Senin (11/2/2019).

Dalam prosesnya, tambah Januarius, ketika lokasi di bekas kantor Dinas PU Flotim bermasalah, oleh pemerintah lokasinya dipindahkan ke tempat yang baru di Kelurahan Waibalun.

“Empat dari enam fraksi yang ada, menolak pembangunan gedung DPRD Flotim. Kalau mayoritas fraksi menolak kenapa pimpinan DPRD mengetok palu tanda setuju?“ tuturnya.

Menurut Januarius, pembangunan itu melanggar Perda Kabupaten Flotim Nomor 07 tahun 2012 mengenai Tata Ruang Daerah sehingga empat fraksi menolak. Keempat fraksi yang menolak yakni Nasdem, Demokrat, PKB dan Gerindra. Sementara Fraksi Partai Golkar abstain, dan Fraksi PDIP menerima pembangunan gedung DPRD Flotim tersebut.

“Saya berharap secara kelembagaan dinamika di di DPRD terkait pembangunan gedung DPRD harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Saya mengusulkan lebih baik dananya dipergunakan untuk pembangunan yang lebih pro rakyat,” pintanya.

Wakil Bupati Flotim, Agustinus Payong Boli, mengatakan pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Koalisi Rakyat Bersatu Flotim yang datang menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan pembangunan gedung DPRD Flotim.

“Pemerintah sifatnya terbuka dan partisipatif terhadap kelompok manapun yang ingin menyampaikan keingian dan harapan. Hari ini luar biasa dimana aspirasi masyarakat disampaikan langsung, daripada hanya didengar di media sosial dan pemenggalannya sepotong-sepotong dan menimbulkan kericuhan dan kegaduhan,” tegasnya.

Dengan bertemu dan berdialog dengan pemerintah, tandas Agus sapaannya, satu permasalahan bisa selesai dibandingkan mengembangkan opini secara parsial di luar dan menimbulkan kagaduhan. Juga dapat mengganggu stabilisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Flotim, termasuk pelaksanaan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

“Kita membuang energi untuk hal-hal kecil, sementara di lain pihak kita mengalami kerugian-kerugian material maupun imaterial dalam pembangunan berbasis APBD. Ini yang membuat pemerintah merasa senang dan menerima aspirasi masyarakat tersebut untuk dikaji lebih jauh pokok pikiran mereka,” ungkapnya.

Pemerintah, kata Agus, juga memiliki pendasaran-pendasaran yuridis, sosiologis dan filosofis sebelum memutuskan rencana pengerjaan pembangunan gedung DPRD Flotim. Disebutkan Agus, koalisi tadi menanyakan, mengapa pengumuman dan penentuan pemenang dilakukan tahun 2018 tapi APBD-nya tahun 2019.

“Pembangunan gedung DPRD ini kan anggaran tahun jamak, multi years sesuai peraturan Mendagri Nomor 21 tahun 2011 pasal 54A. Kita menetapkan pembangunannya dari tahun 2018 sampai 2020 dan penetapan lelangnya sangat prosedural,” tuturnya.

Menurutnya pembangunan gedung tersebut melanggar Perda No. 7 Tahun 2012 mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kota Larantuka dan Kota Waiwerang. Agus sampaikan, Perda ini ditetapkan saat dirinya menjadi ketua Badan Legislasi dan mengetahui persis Perda ini dan sudah mempertimbangkan aspek yuridis, fislosofis dan sosiologis.

“Perda ini kan wajib hukumnya 5 tahun dievaluasi untuk dilakukan peninjauan kembali. Perda tersebut telah berumur 5 tahun pada tahun 2017 sehingga sudah wajib hukumnya direvisi karena Perda tersebut bersifat fleksibel,” sebutnya.

Karena sifatnya fleksibel, maka bisa dilakukan penyesuaian-penyesuaian kecuali melanggar ruang budidaya dan hutan lindung dan hutan rakyat. Pemerintah, jelas Agus, mempunyai tanah di Kelurahan Waibalun dan akan mempergunakannya.

“Tanah tersebut milik Pemda karena ada akta jual beli dan proses balik nama. Sertifikat belum dibuat dan sedang dilakukan. Selain itu pembangunan gedung DPRD ini sesuai Perda Nomor 1 tahun 2019 tentang APBD tahun 2019 sehingga pemerintah wajib mengeksekusinya,” tambahnya.

Ada pertimbangan lain dari individu masyarakat yang menyampaikan aspirasi melalui demo dan dialog, sambung Agus, itu akan menjadi masukan juga bagi pemerintah. Dirinya akan berdiskusi dengan bupati terkait pokok pikiran yang disampaikan masyarakat.

Baca Juga
Lihat juga...