Hingga Oktober 2019, Riau Siaga Darurat Karhutla

190
Ilustrasi kebakaran hutan [Ant]

PEKANBARU – Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim, menetapkan status siaga darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Status tersebut berlaku di Provinsi Riau selama delapan bulan, mulai 19 Februari hingga 31 Oktober 2019.

Keputusan itu didasari sejumlah pertimbangan, salah satunya untuk menjaga agar pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, khususnya Pemilu Presiden (Pilpres), tidak terganggu oleh asap Karhutla. “Ini memang perlu kita perbuat, agar lebih optimal, cepat mencegah daripada kesulitan memadamkan kebakaran,” kataThamrin Hasyim, Selasa (19/2/2019).

Keputusan pemberlakukan status tersebut, disampaikan Gubernur Riau, pada rapat yang dihadiri instansi terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Restorasi Gambut, Manggala Agni, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), TNI, Polri dan Kejaksaan Tinggi Riau.

Penetapan status siaga darurat mempertimbangkan masukan dari BMKG, bahwa Riau akan mengalami kemarau sekira lima hgingga enam bulan. Dan kini, Karhutla sudah terjadi di daerah pesisir, dengan luas kebakaran mencapai 841 hektare (ha). Penetapan status tersebut, dinilainya akan meringankan upaya pencegahan dari pemerintah daerah.

Dengan status tersebut, akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Secara simultan kita bersatu, (pemerintah pusat juga campur tangan). Kalau sendiri kita kewalahan,” tegasnya.

Kepala BPBD Riau, Edwar Sanger, mengatakan, penetapan status siaga darurat Karhutla selama delapan bulan juga mempertimbangkan kondisi tahun politik di tahun ini. Biasanya, status siaga darurat diberlakukan selama tiga bulan, dan diperpanjang apabila dibutuhkan. Dengan status tersebut, Satuan Tugas (Satgas) Karhutla Riau akan lebih fokus bekerja, yaitu selama delapan bulan.

“Memang harus penetapan sampai Oktober, karena nanti ada Pilpres, ada Pileg (Pemilu Legislatif), tahun politik ini,” tandasnya.

Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Pekanbaru, Marzuki, menjelaskan, pemerintah daerah memang harus mewaspadai potensi Karhutla di Riau. Kondisi cuaca pada kemarau memang relatif normal, karena pengaruh El Nino tahun ini lemah. Namun, di daerah pesisir Riau relatif lebih kering dan curah hujan sedikit.

Pada Februari hingga Juli, curah hujan diprakirakan akan semakin berkurang. Hujan hanya bersifat lokal dengan intensitas hujan ringan ke sedang. “Berdasarkan prakiraan kita, pada Juni kita masuk musim kemarau dan berlangsung sampai Oktober,” kata Marzuki.

Data BPBD Riau, sejak awal Januari hingga pertengahan Februari, luas kebakaran hutan dan lahan di Riau mencapai 841,71 ha. Lahan yang terbakar paling luas terjadi di Kabupaten Bengkalis, yaitu 625 hektare ha. Kemudian di Kabupaten Rokan Hilir seluas 117 ha, Dumai 43,5 ha, Meranti 20,2 ha, Pekanbaru 16 ha, serta Kampar 14 ha.

Citra Satelit Terra-Aqua juga menunjukan jumlah titik panas di kawasan gambut Provinsi Riau pada periode 11-17 Februari meningkat menjadi 231 titik. Sebelumnya hanya ada 48 titik, di periode 4 hingga 10 Februari. Titik panas terkonsentrasi di daerah pesisir Riau seperti di Kabupaten Bengkalis, Dumai, Kepulauan Meranti dan Pelalawan. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...