hut

HPN ke-73, Pers Harus Kedepankan Perspektif Masyarakat

Editor: Satmoko Budi Santoso

MAUMERE – Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) ke-73 tanggal 9 Februari 2019, Aliansi Wartawan Sikka (AWAS) menggelar sebuah diskusi terbatas dengan tema Publik Bicara tentang Pers yang digelar di Kopi Mane, dimana semua pekerja media di kabupaten Sikka hadir.

“Hari ini rekan media di Sikka membuat sebuah acara yang lain dari biasanya. Selama ini pers yang selalu bicara tentang publik dan pelayan publik. Saat ini kita ingin mengetahui sejauh mana publik melihat pers secara obyektif,” sebut Ketua AWAS, Ruben Suban Raya, Sabtu (9/2/2019).

Dikatakan Ruben, dalam momen ulang tahun pers, rekan media ingin mengetahui bagaimana pandangan terkait dengan hasil karya jurnalistik dan sepak terjang awak media. Ini bisa menjadi bahan koreksi bagi pekerja pers di kabupaten Sikka.

“Setiap tahun kami selalu membuat kegiatan yang bersifat edukatif kepada masyarakat seperti bakti sosial, diskusi publik dan pelatihan jurnalistik. Maka tahun ini kita ingin membuat sebuah kegiatan yang beda,” ungkapnya.

Viky da Gomez ,selaku moderator menyampaikan, AWAS merupakan sebuah organisasi, sebuah wadah yang beranggotakan sekitar 20 wartawan yang bertugas dan menetap di kabupaten Sikka. AWAS terbentuk tanggal 14 Februari tahun 2016 lalu.

“Tema ini sengaja diangkat sebab dalam Undang-Undang Pers ada sebuah pasal yang memberi ruang kepada publilk untuk mengontrol pers agar bekerja sesuai etika profesi,” sebutnya.

Pater Eman Embu, SVD, seorang pemerhati sosial dari Puslit Chandraditya Maumere, menyebutkan, media harus menulis dari perspektif publik. Dirinya miris melihat kerja jurnalistik sebab perspektif yang dipergunakan bukan perspektif publik, tapi perspektif pelayan publik.

Pater Eman Embu, SVD pemerhati sosial dari Puslit Chandraditya Maumere (kanan) bersama Kapolres Sikka AKBP Rickson PM Situmorang, SIK (kiri) saat diskusi publik memperingati Hari Pers Nasional. Foto: Ebed de Rosary

“Rakyat berada dalam posisi yang sangat lemah. Pers boleh menulis dari sudut pandang penguasa tetapi publik juga harus diberi ruang yang luas untuk bisa bersuara mengenai kinerja pelayan publik,” tegasnya.

Pater Eman juga mengkritik pemberitaan yang menurutnya tidak komprehensif, utuh. Tulisannya hanya sepotong-sepotong dan informasi yang disampaikan kurang lengkap sehingga dirinya ingin tulisan di media lebih komprehensif.

“Banyak tulisan di media yang terlalu informatif bukan berdasarkan investigasi. Harus berdasarkan bukti-bukti yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan,” pintanya.

Sementara itu, wakil ketua DPRD Sikka, Sufriyance Merison Botu mengatakan, selama 2 hingga 3 bulan terakhir media di Sikka cukup aktif memberitakan kejadian-kejadian yang cukup aktual. Pemberitan yang dibuat membentuk opini yang kuat di masyarakat.

“Saya melihat pemberitaan yang dibuat belum berimbang. Seringkali berita yang dibuat sulit terkonfrontir. Kadang wartawan hanya mendapatkan informasi dari satu pihak dan tidak melakukan konfirmasi kepada pihak lainnya,” tuturnya.

Pemberitaan, tandas Merison, harus berimbang dan jangan menimbulkan keresahan di masyarakat. Judul terkadang dibuat menarik untuk menggaet pembaca tetapi terkadang isi berita tidak terkait dengan judulnya.

“Pemberitaan harus vulgar agar publik bisa mengetahui secara utuh. DPRD Sikka mengharapkan media memberitakan secara berimbang serta menggunakan data yang valid,” pungkasnya. (Bersambung)

Lihat juga...