hut

HPN ke-73, Pers Menjadi Cahaya bagi Publik (2)

Editor: Satmoko Budi Santoso

MAUMERE – Pers sebagai pilar keempat demokrasi di negeri ini mempunyai peran yang sangat besar dalam membangun bangsa dan negara setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Meskipun berada di luar sistem politik formal tapi memiliki posisi strategis dalam informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol sosial.

“Pihak kepolisian menganggap pers sebagai mitra penting bagi lembaga kepolisian untuk menyampaikan berbagai hal kepada publik. Segala hal yang perlu dibuka kepada publik akan disampaikan sementara ada hal yang dirahasiakan tidak disampaikan sesuai etika Polri,” sebut AKBP Rickson PM Situmorang, SIK, Kapolres Sikka, Sabtu (9/2/2019).

Dikatakan Rickson, Kapolri menekankan agar merangkul pers dan menjadikannya partner untuk memberikan informasi dari polisi kepada publik. Juga sebagai pemantau tugas dan apa yang menjadi kewajiban serta tanggungjawab kepolisian.

“Kami juga bisa mendapatkan informasi dari pers dan bermitra dengan pers. Kami bisa mengetahui apa pun yang ada di masyarakat. Pers harus digandeng untuk bisa memerangi hoaks yang saat ini begitu gencar di berbagai media sosial dan media lainnya,” ungkapnya.

Memang, kadang-kadang, lanjutnya, hasil karya pers bukan hati yang bicara tapi tangan yang bicara. Pers harus memberi ruang klarifikasi dan verifikasi agar tidak menimbulkan hal-hal yang kurang berkenan. Pers harus menjadi cahaya yang bisa mendatangkan terang bagi semua.

Sementara itu, Dr. Gery Gobang, S.Fil, MA, pakar komunikasi dari Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere meminta agar pers harus bekerja untuk hal-hal yang berkaitan dengan perdamaian dunia. Ikut menjaga perdamaian dunia.

“Berita itu sesuatu yang dihasilkan dari fakta-fakta yang dikumpulkan, namun ada aspek lainnya juga. Ada tiga unsur yang mempengaruhi dalam berita yakni konten, institusi dan kepemilikan. Pemberitaan juga harus cover both side,” jelasnya.

Gery menyebutkan, dirinya membuat penelitian mengenai korupsi di NTT dan menemukan berita-berita korupsi di NTT hanya sekadar etalase. Berita yang dihasilkan belum membuat angka korupsi di NTT menurun seperti yang terjadi di negara Kamerun. Berita korupsi sangat vulgar dan memberikan efek jera serta menurunkan angka korupsi secara drastis.

“Biasanya di tahun politik banyak muncul media darling sehingga insan pers harus bisa membebaskan diri dari hal ini. Ada 3 elemen penting dalam politik yakni pers, partai politik, dan masyarakat. Ketiga hal ini boleh dipakai jurnalis untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,” harapnya.

Narasumber diskusi memperingati Hari Pers Nasional (dari kiri ke kanan) bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo, wakil ketua DPRD Sikka Sufriyance Merison Botu, dan pakar komunikasi dari Unipa Maumere Dr. Gery Gobang, S.Fil, MA. Foto: Ebed de Rosary

Sementara itu, bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo, menuturkan, saat ini kita hidup dalam dunia yang semuanya sangat transparan sehingga menjadi tantangan bagi kita semua termasuk awak media. Pemerintah selalu mendukung insan pers sebagai penjaga idealisme.

“Perilaku seorang pejabat publik termasuk bupati pun setiap saat selalu dipantau. Memang pers memiliki kebebasan untuk memberitakan sesuatu tetapi harus ada ruang untuk klarifikasi,” pintanya.

Roby meminta agar pers mengontrol pemerintah dan tidak perlu harus berhubungan intim agar pemberitaan menjadi berimbang. Pemerintah kabupaten Sikka membuka ruang seluas-luasnya kepada pers untuk mengontrol pemerintah, berperan sebagai sebuah lembaga yang melayani publik.

“Kita ingin memberdayakan agar peran pers maksimal dalam membangun daerah, bangsa dan negara. Saya tidak ingin ditulis baik-baik sebab bisa membuat saya mengubah perilaku. Untuk itu kontrol dari pers harus maksimal,” harapnya.

Di akhir diskusi, Pater Eman Embu selaku pemerhati sosial meminta agar pers lebih banyak menayangkan berita yang bukan bersifat seremonial. Apalagi kalau media dekat dengan kekuasaan, jangan sampai dikuasai agar media bisa independen.

Sementara Gery menyebutkan, platform media bisa berubah dan bersifat dinamis. Tapi jurnalisme tetap abadi. Jurnalisme tetap setia kepada kebenaran dan mengabdi untuk kepentingan masyarakat.

“Saat ini ada 2 penyakit akut di negeri ini, yakni korupsi dan politik kotor yang terus menenggelamkan politik progresif. Pers harus menjadi pilar demokrasi untuk mengontrol hal ini. Pers boleh bermitra dengan pemerintah tetapi tetap menjaga integritas,” tegasnya.

Eginius Moa, wartawan senior di Sikka mengutarakan kegelisahannya,  di era digital saat ini media cetak kian lama tenggelam dan mati. Orang tidak lagi membaca koran cetak. Bisnis koran cetak saat ini bukan sebuah bisnis yang ideal di tengah menjamurnya media online.

“Pertanyaannya, apakah saat ini masih ada orang yang membaca koran. Media menjadi sebuah bisnis dimana peringkat media online diukur melalui seberapa banyak orang yang membacanya. Semakin banyak pembaca dan menempati peringkat atas, maka semakin banyak uang yang didapat dari Google dan juga iklan,” sebutnya.

Wartawan sebut Egi sapaannya, adalah sekrup kecil dari sebuah kendaraan yang bernama media. Mau tidak mau pekerja media harus menyesuaikan dengan tuntutan perusahaan terutama pembaca. Sebuah berita diukur dari seberapa banyak pembacanya.

“Masyarakat pun lebih banyak membaca berita-berita yang kurang berkualitas seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, selingkuh, pembunuhan dan lainnya. Ini juga menjadi sebuah tantangan bagi pekerja media dan pelaku bisnis media,” pungkasnya. (Selesai)

Baca: HPN ke-73, Pers Harus Kedepankan Perspektif Masyarakat

Lihat juga...