Imigrasi: Pekerja Cina di Proyek PLTU Kalteng Legal

458
Ilustras logo Imigrasi - Foto: Dokumentasi CDN

PALANGKA RAYA – Sebanyak 293 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina di proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas berstatus legal.

Kantor Imigrasi Kelas I Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menyatakan, mereka memiliki izin lengkap, sesuai prosedur keimigrasian. “Kami tegaskan bahwa tidak ada indikasi pelanggaran di situ dan dapat dibuktikan. Sebab juga ada instansi terkait di situ yang ikut mengawasinya,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Palangka Raya, Dadan Gunawan, di Palangka Raya, Senin (4/2/2019).

Dadan mengatakan, mega proyek PLTU yang dikerjakan PT Hubei Second Elektrik Power Construction Engineering Company (HEPSEC). Kegiatan tersebut, memperkerjakan 293 orang TKA asal Tiongkok. Kegiatan tersebut, murni pekerjaan proyek nasional yang sudah ditetapkan. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Sebab, pekerjaan proyek nasional PLTU itu eksis, tidak hanya di Kalteng saja, melainkan di provinsi lain juga ada. Proyek nasional tersebut sudah menjadi target yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Imigrasi Palangka Raya juga tidak menutup mata terkait TKA yang bekerja di Kalimantan Tengah. Kegiatan mereka diawasi oleh Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) yang ada di sejumlah kabupaten. Hal itu, sudah menjadi tugas pokok dan fungsi dari lembaga Imigrasi.

Pengawasan dan pelayanan terhadap orang asing di bidang keimigrasian, dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (selective policy). Berdasarkan prinsip tersebut, orang asing yang bisa mendapat izin masuk ke Indonesia ialah, orang asing yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara.

Kemudian tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan dengan rakyat maupun Pemerintah Negara Republik Indonesia. “Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pengawasan terhadap orang asing, pengawasan ini tidak hanya pada saat orang asing masuk ke wilayah Indonesia, tetapi juga selama orang asing berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya,” ujar Dadan.

Sebelumnya, dikabarkan di media massa lokal Kalimantan Tengah, bahwa PT HEPSEC telah dilakukan inspeksi mendadak, oleh Tim Gabungan Badan Intelijen Strategis (BAIS TNI), Intel Kodim 1016/Plk, Babinsa Koramil Tumbang Jutuh serta instansi terkait.

Inspeksi untuk memastikan keberadaan TKA asal Tiongkok, yang bekerja di perusahaan PLTU itu, apakah mengantongi izin Kartu Izin Tinggal Terbatas atau KITAS atau belum. Hasilnya, belum ditemukan tenaga kerja asing yang tidak mengantongi paspor dan KITAS, hanya saja masa berlakunya bervariasi. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...