Dana Jaminan Hidup Korban Gempa Lombok Belum Cair

Editor: Satmoko Budi Santoso

MATARAM – Meski pemerintah pusat akan mempercepat proses pencairan dana jaminan hidup (jadup) pascabencana gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat, tapi sampai sekarang dana jadup yang dijanjikan belum juga dicairkan.

“Untuk proses pencairan dana jadup, itu kewenangan pencairannya berada pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial (Kemensos), Harry Hikmat di Mataram, Selasa (19/2/2019).

Harry mengatakan, pada akhir November 2018, Kemensos sudah menyampaikan data hasil verifikasi dan validasi yang lengkap sebanyak 19 ribu calon penerima jadup dengan total Rp11,5 miliar. Data tersebut sudah diajukan ke Kemenkeu dan BNPB untuk proses pencairan.

Ketika November masuk datanya, ternyata tidak cukup waktu untuk pencairan sehingga dimajukan ke tahun 2019. “Kita juga paham di BNPB ada pergantian pimpinan,” katanya.

Tujuh kabupaten dan kota terdampak gempa di NTB, meliputi Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa, dan Sumbawa Barat.

“Kemensos telah melakukan verifikasi dan validasi tiga wilayah yakni Mataram, Lombok Timur, dan Sumbawa Barat. Sementara empat kabupaten lainnya dianggap belum memenuhi persyaratan,” jelasnya.

Meski demikian, Kemensos tidak dapat berbuat banyak dalam hal pencairan lantaran hanya sebatas mengusulkan kepada Kemenkeu lantaran anggaran yang digunakan berasal dari dana siap pakai (DSP).

Dikatakan, selama ini, Kemensos sangat cepat merespon misalnya santunan ahli waris, karena itu dari dana hibah, prosedurnya memang bisa langsung minta pencairan. Kalau anggaran ada di otoritas Kemensos, besok juga bisa cair, tapi kalau DSP di bawah Kemenkeu dan BNPB.

Harry menjelaskan, anggaran Kemensos untuk seluruh penanganan bencana sendiri hanya Rp 235 miliar. Sementara, dia katakan, usulan anggaran untuk jadup dan hunian sementara (huntara) mencapai Rp300 miliar.

“Jadi tidak mungkin dengan APBN,” paparnya.

Harry menyampaikan, Kemenkeu telah menerima usulan terkait kebutuhan dana untuk jadup dari Kemensos. Kata dia, usulan tersebut sedang ditelaah lebih dahulu terkait disetujui penuh atau masih memerlukan kelengkapan data pendukung lainnya.

Kemensos pada dasarnya sebatas pada posisi menunggu, kewenangan untuk kepastian ada di Kemenkeu, arahan Pak Wapres sesegera mungkin.

Lihat juga...