Kadishub Sebut LRT Belum Kantongi Izin Operasi

Editor: Makmun Hidayat

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widjatmoko saat ditemui di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Minggu (9/6/2019). - Foto: Lina Fitria

JAKARTA — Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Sigit Widjatmoko, mengatakan Light Rail Transit (LRT) sampai saat ini masih belum mengantongi izin operasi.

Dia memastikan LRT dapat terintegrasi antarmoda oleh Moda Raya Terpadu (MRT). Menurutnya, sebelum LRT Jakarta dan MRT beroperasi, pihaknya perlu memastikan perizinan serta integrasi antarmoda.

Mengenai perizinan tentunya ada di level Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Menteri Perhubungan (Menhub). Kemudian pengurusan izinnya di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

“Perizinan tentunya ada di level Pemprov dan Menhub. Pengurusan izinnya di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu),” kata Sigit di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019).

Adapun izin tersebut dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berlandaskan atas rekomendasi teknis (rekomtek) dari Dishub dan juga lembaga-lembaga terkait.

“Damkar melaksanakan rekomtek terkait penanganan kebakaran, terus juga Dinas Ketenagakerjaan terkait dengan elevator maupun eskalator. Kami Dishub pun fasilitasi di sektor transportasi,” ujarnya.

Menurut Sigit, pihaknya perlu memastikan agar catatan-catatan terkait problem teknis dalam pengoperasian LRT Jakarta dan MRT bisa diselesaikan terlebih dahulu sebelum dioperasikan secara komersial.

Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini juga masih belum mengeluarkan harga tiket yang akan dikenakan kepada pengguna. Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih belum mengumumkan berapa tarif yang akan dikenakan untuk menggunakan transportasi umum tersebut.

“Nantilah untuk tarif dan sebagainya tunggu pengumuman. Enggak ada problem (masalah),” jelasnya.

Dia menuturkan pemerintah Ibu Kota mempertimbangkan semua aspek dalam perumusan tarif dan subsidi untuk LRT dan MRT.

Selain soal izin yang belum terbit, DKI juga berfokus soal integrasi transportasi umum. “Dua hal yang sekarang menjadi concern, yaitu pada aspek seluruh administrasi perizinan pengoperasian sampai dengan bagaimana kami menciptakan integrasi antarmoda sebagai satu sistem manajemen angkutan umum yang baik,” ungkapnya.

Menurut Sigit, integrasi menjadi kunci keberhasilan. Pihaknya terus melakukan assessment atau kajian. Kajian seputar rute angkutan umum maupun potensi park and ride sebagai bagian dari simpul integrasi angkutan.

Diberitahukan, moda Light Rail Transit (LRT) Jakarta ditargetkan beroperasi akhir Februari 2019 atau sekitar dua pekan lagi. Namun, pihak LRT Jakarta hingga kini belum mengantongi izin operasi.

Direktur Proyek LRT Jakarta PT Jakarta Propertindo, Iwan Takwin, mengatakan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menerbitkan izin operasi LRT Jakarta.

Saat ini, Kemenhub tengah mensertifikasi prasarana LRT Jakarta, yakni stasiun dan depo, untuk kemudian menerbitkan rekomendasi dan sertifikat layak operasi prasarana LRT Jakarta dari Kemenhub itu menjadi dasar bagi Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menerbitkan izin operasi LRT Jakarta.

Proyek LRT Jakarta terbentang sepanjang 5,8 kilometer dari Velodrome, Jakarta Timur hingga Kelapa Gading, Jakarta Utara. Proyek tersebut awalnya ditargetkan selesai sebelum perhelatan Asian Games 2018 yang digelar 18 Agustus. Namun, rencana tersebut diundur karena sejumlah hal.

Lihat juga...