Kali CBL Darurat Limbah Industri

Editor: Mahadeva

413

BEKASI — Aliansi Utar (ALU) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyebut, Kali CBL (Cikarang Bekasi Laut), dalam kondisi darurat limbah. Hal itu dikarenakan, pemanfaatan sungai dari kegiatan industri di wilayah Selatan atau hulu sungai, mengalir ke Utara sebagai lokasi hilir dari Kali tersebut terus meningkat.

Ukuran darurat limbah juga dikarenakan adanya pembiaran, yang sudah puluhan tahun, sejak Kali CBL di buat pada 1982 silam. Saat itu aliran sungai sepanjang 52 kilometer (km) tersebut, untuk mengantisipasi banjir di wilayah Bekasi. Dan tercatat, sampai sekarang Kali CBL, belum pernah mendapatkan normalisasi.

Ketua ALU Kabupaten Bekasi, Sanusi Nasihun – Foto M Amin

“Kita sudah melakukan investigasi, pemanfaatan Kali CBL, yang dilakukan oleh Industri di wilayah Selatan. Terbukti limbah itu bersumber dari PT. Fajar Paper Tbk, melalui uji lab yang dikeluarkan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi,” kata Ketua ALU, Kabupaten Bekasi, Sanusi Nasihun, Rabu (6/2/2019).

Diyakininya, industri yang membuang limbah di Kali CBL tidak hanya PT. FP. Banyak perusahaan lain di kawasan Selatan Kabupaten Bekasi yang juga melakukannya. Sampai saat ini, kondisi limbah cari dengan jenis B3 tersebut, masih ada di Kali CBL.

Sementara, meskipun sudah dilakukan uji lab, dan dipastikan limbah berasal dari PT FP, belum ada tindakan tegas dari pihak terkait. “Perusahaan tersebut berkontribusi nyata mencemari kali CBL, apapun alasannya karena melampui ambang batas, meski Dia mengklaim mendapat izin membuang limbah di kali CBL,” tandasnya.

Dampak dari pencemaran tersebut, tidak hanya matinya biota air, seperti ikan. Tetapi meluas kepada penghasilan nelayan dan petani rumput laut disekitar Utara Kabupaten Bekasi.  Untuk itu ALU menurutnya, akan melakukan proses hukum. Termasuk menggugat Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan Provinsi Jabar, atas pembiaran yang dilakukan. Pembiaran yang telah menyebabkan pencemaran di Kali CBL begitu massif.

Hery Herawan, Staf Sub Bidang pengendalian air dan Udara Dinas Lingkungan Hidup, Provinsi Jabar – Foto M Amin

Hery Herawan, Staf Sub Bidang pengendalian air dan Udara Dinas Lingkungan Hidup, Provinsi Jabar, mengakui, saat ini Pemprov Jabar masih terfokus dalam program Kali Citarum Harum. Program tersebut sudah ada perpres, dan SK Gubernur Jawa Barat, tentang penangangan Kali Citarum. Kemungkinan penanganan Kali CBL, akan masuk dalam program berikutnya. Pelaksanaanya, bisa dibarengkan dengan perbaikan DAS Cielungsi-Cikeas, dengan memasukkan Kali CBL.

Terkait limbah, hal tersebut adalah kewenangan dari LH Kabupaten dan Kota. Pemprov hanya memiliki fungsi melakukan koordinasi. Pengawasan di lapangan adalah pejabat pengawas lingkungan hidup. Sementara kondisinya saat ini ditingkat Provinsi Jabar sendiri hanya memiliki empat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). Apalagi daerah kabupaten dan kota, pasti akan lebih terbatas lagi.

Hery menyebut, fungsi Kali CBL harus dikembalikan. Jika berfungsi sesuai peruntukkannya seperti Irigasi. Jika tidak sesuai, misalkan dijadikan tempat pembuangan limbah, maka harus dikembalikan kepada fungsinya. “Kalau izin perusahaan membuang limbah apa boleh? Yang mengeluarkan izin memang LH kabupaten atau kota. Tetapi tentu ada ketentuan sebagai standar, yang harus dipatuhi pihak yang diberi izin, seperti jumlah debet, ataupun baku mutu dihitung sesuai mekanisme. Jika melanggar harus ditindak,” pungkasnya.

Lihat juga...