Kaltim Belum Anggarkan Gaji Tenaga PPPK

Editor: Mahadeva

178

BALIKPAPAN – Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) belum menganggarkan dana untuk gaji Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK). Pemprov Kaltim masih menunggu petunjuk teknis proses rekrutmen dari pemerintah pusat.

Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Hj. Meiliana – Foto Ferry Cahyanti

Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Hj. Meiliana, menuturkan, yang dilakukan saat ini adalah menunggu petunjuk teknis rekrutmen PPPK dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Sistem pengangkatan-nya, sama seperti pengangkatan CPNS.

Kendati peraturan pemerintah mengenai perekrutan PPK sudah disahkan pada Desember 2018, sistem penggajian untuk tenaga tersebut masih belum jelas, apakah akan menggunakan APBN atau melalui APBD. “Kita masih menunggu petunjuk teknis dalam rekrutmen PPPK. Sehingga penerimaannya belum kita buka sampai sekarang,” tutur Meiliana, Rabu (20/2/2019).

Pemprov Kaltim memiliki kuota rekrutmen PPPK sebanyak 71 orang. Sementara itu, dari 10 kabupaten dan kota di Kaltim, terdapat tiga instansi pemerintah yang menyatakan siap merekrut PPPK, diantaranya Berau dan Kutai Timur.

Namun, hingga kini daerah belum memberikan laporan mengenai jumlah formasi yang dibutuhkan. “Belum ada laporan, mereka siap atau tidak mau mengganggarkan di perubahan. Karena kalau sekarang nggak, bisa anggaran sudah diketok,” tegas Meiliana.

Ketua Umum Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi), Nasrun Umar, menuturkan, mekanisme perekrutan dan penggajian untuk PPPK akan menjadi pembahasan dalam pertemuan Sekretaris Daerah se-indonesia di Balikpapan pada 21 dan 22 Februari 2019. “Peraturan PPPK bersamaan saat daerah ketuk palu pengesahan APBD. Jadi belum ada alokasi kesana,” ujar Nasrun.

Nasrun menyebut, kebijakan perekrutan tersebut dari pemerintah pusat, sehingga dianggarkan melalui APBN. Namun keputusan itu berubah, sehingga penggajian dibebankan ke daerah. “Kalau memang penggajiannya oleh pemerintah daerah, otomatis gaji PPPK akan dirapel usai anggaran perubahan disahkan,” tandasnya.

Pendaftaran PPPK, diumumkan Kemenpan RB berlangsung pada 10 hingga 16 Februari 2019. Namun, di Balikpapan pendaftaran tersebut belum dibuka. Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, menyebut, Balikpapan belum membuka pendaftaran. Hal itu dikarenakan, surat dari Kemenpan baru datang setelah pembukaan pendaftaran.

“Karena memang surat dari Kemenpan baru pada 12 Februari lalu kalau tidak salah. Tapi kemungkinan ada gelombang yang kedua. Nah, Balikpapan akan ikut gelombang itu,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...