Keberlangsungan Pembangunan Tol di Sumbar Bergantung BPN

Editor: Satmoko Budi Santoso

215

PADANG PARIAMAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk segera melakukan pembebasan lahan pembangunan tol Padang-Pekanbaru yang dimulai dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, mengatakan, penyelesaian persoalan pembebasan lahan tol di titik nol kilometer yang merupakan seksi I Padang – Sicincin, perlu untuk disegerakan pembebasan lahannya. BPN memiliki tanggungjawab terkait persoalan ini, karena setahun sudah proyek ini terbengkalai.

“Persoalan hanya satu yaitu lahan yang belum bebas, ada tiga orang pemilik tanah yang saat ini belum bisa melepas tanahnya atas dasar kesepakatan pembangunan tol. Nah seharusnya di sini BPN harus bekerja lebih cepat lagi. Jangan ada nama yang atau-atau itu lagi. Kalau hanya satu pemilik, ya tulis saja satu pemilik,” katanya, saat melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru yang berada di Nagari Kasang, Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (13/2/2019) sore.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit/Foto: M. Noli Hendra

Kunjungan kerja Wakil Gubernur Sumatera Barat ke lokasi pembangunan tol yang diprakarsai oleh BUMN yakni PT. Hutama Karya itu, juga menjawab tuntutan demo yang dilontarkan oleh ratusan mahasiswa di Sumatera Barat, yang memberikan kado ulang tahun kinerja Gubernur Sumatera Barat dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno-Nasrul Abit, memasuki masa bakti tiga tahun.

“Kita harap semuanya bekerja serius. Mulai dari pemerintah daerah dan BPN, karena semuanya bekerja untuk program pemerintah. Apalagi saya telah didemo. Nah buktinya, pengerjaan tetap jalan, “sebut Nasrul Abit.

Nasrul juga menjelaskan, lahan yang sudah bebas masih sedikit, khusus untuk titik nol sampai 4,2 Km, masih dihalangi warga. Karena, pemilik lahan mengaku, belum diganti rugi. Alasannya, batas-batas tanah belum jelas. BPN selaku yang berwenang dalam pembebasan lahan juga tidak transparan untuk batas-batas tanah itu.

Untuk titik nol sampai 4,2 Km, baru 11 bidang yang sudah setuju untuk menerima ganti rugi. Yang dibayar baru 5 bidang, tinggal 6 bidang lagi belum dibayar, tapi sudah setuju. Sementara, untuk lahan itu ada sebanyak 109 bidang yang harus dibebaskan.

Menindaklanjuti hasil kunjungan itu, Nasrul Abit juga akan menindaklanjuti dengan rapat bersama BPN Padang Pariaman, Biro Hukum Setdaprov Sumatera Barat dan Bagian Hukum Padang Pariaman. “Nanti mereka kita undang ke provinsi untuk merapatkan lagi, apa saja kendala yang muncul belakangan,”ujarnya.

Dalam pertemuan dengan Pimpinan Proyek Seksi I Tol Padang-Sicincin PT Hutama Karya, Ramos Pardede mengungkapkan, belakangan dua alat berat yang bekerja dihentikan masyarakat. Mereka yang menghentikan mengaku, lahan mereka yang dimanfaatkan untuk pengerjaan tol belum jelas pembebasannya. Menurutnya, untuk pembebasan itu adalah kewenangan dari BPN Padang Pariaman.

“Jadi kami sudah bekerja, tapi alat berat kami dihentikan warga. Mereka mengaku, lahan itu adalah milik kaumnya. Sementara namanya tidak masuk dalam daftar penerima ganti rugi yang sudah diukur BPN. Sementara kewenangan pembebasan lahan ini adalah BPN,”katanya.

Disampaikannya, perusahaannya sudah siap untuk bekerja. Untuk itu mereka akan tetap melanjutkan pekerjaan pada lahan yang bebas. Sehingga menjelang tuntas, mereka mengerjakan lahan yang sudah bisa dikerjakan.

Salah seorang warga pemilik lahan, Hamardian, mempertanyakan langsung pada BPN, mana batas-batas yang akan dibebaskan untuk lahan tol. Termasuk titik koordinat yang akan dibebaskan. Termasuk ketegasan BPN Padang Pariaman menetapkan pemilik lahan. Dengan menetapkan pemilik dalam sertifikat Padang Industri Park yang diberikan garis miring (garing) nama warga.

“Batas-batasnya tidak jelas, apalagi nama sertifikatnya digabungkan. Ini jadi persoalan bagi kami. Kami butuh kepastian, tanah kami kenapa tiba-tiba masuk dalam lahan PIP. Termasuk nama sertifikatnya,” sebutnya.

Mendapati pertanyaan itu, perwakilan BPN Padang Pariaman, Vina, yang hadir pada kesempatan itu tidak bisa menjawab dan menjelaskannya. Untuk itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menengahi untuk melanjutkan pertemuan hari ini.

Lahan tol Padang-Pekanbaru melewati empat kecamatan dan 14 nagari di Padang Paraman. Tol Padangpariaman-Pekanbaru merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 58 Tahun 2017. Groundbreaking dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Februari 2018 dan ditargetkan selesai pada 2025.

Tol itu dinilai memiliki nilai strategis karena akan mempercepat akses dua provinsi dari awalnya 8-12 jam tergantung kecepatan kendaraan dan kondisi kemacetan jalan, menjadi hanya 4 jam bahkan bisa kurang.

Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) oleh PT Hutama Karya telah dilakukan oleh Direktur Utama Hutama Karya Bintang Perbowo disaksikan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 18 Juli 2018.

Baca Juga
Lihat juga...