Kebijakan Baru Kartu Bekasi Sehat, Dinilai Ambigu

Editor: Satmoko Budi Santoso

510

BEKASI – Perubahan pelayanan Kartu Sehat (KS) berbasis Nomor Induk Penduduk (NIK) Kota Bekasi, Jawa Barat, dinilai program sesaat yang hanya difungsikan untuk pencitraan, ketika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 lalu, tanpa ada persiapan matang.

“Aneh, anggaran makin besar untuk KS, tapi justru program Kartu Bekasi Sehat kian mengurangi penggunaannya, bukan memperbanyak dan memperbaiki fasilitasnya,” kata Adri Zulpianto, Direktur Lembaga Kaki Publik Kota Bekasi, Minggu (10/2/2019).

Dikatakan, anggaran untuk KS pada tahun 2017, sebesar Rp90 miliar. Pada tahun 2018, angka tersebut naik menjadi Rp180 Miliar, ketika memasuki tahun 2019, Kartu Bekasi Sehat mendapat anggaran sebesar Rp400 Miliar.

“Anggaran Kartu Bekasi Sehat yang begitu fantastis, kenapa ada pengurangan pengguna Kartu Bekasi Sehat?”tegas Adri menanggapi berubahnya program KS Kota Bekasi.

Menurut Adri, dengan adanya kebijakan baru KS yang tidak melayani pemegang BPJS warga Kota Bekasi, akan mempunyai dampak. Karena, ketidakjelasan aturan pengguna yang dapat menikmati fasilitas Kartu Bekasi Sehat.

Dikatakan, jika warga Bekasi ingin menggunakan fasilitas Kartu Bekasi Sehat, dampaknya, akan mengurangi pengguna BPJS di Kota Bekasi. Hal ini akan menjadi kerugian bagi BPJS tentunya. Setelah warga Bekasi meninggalkan BPJS untuk beralih ke KS, maka akan terjadi tunggakan BPJS.

“Ini jadinya ambigu, satu sisi banyak warga Bekasi sudah menunggak iuran BPJS karena beralih ke Kartu Bekasi Sehat. Sementara pelayanan KS berubah, hanya melayani warga yang belum terdaftar BPJS,” paparnya.

Untuk itu, imbuhnya, wajar jika program tersebut dipertanyakan. Dasar dari perubahan pengguna Kartu Bekasi Sehat. Jangan sampai perubahan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak memiliki kepastian hukum bagi pengguna Kartu Bekasi Sehat.

“Jangan sampai aturannya dapat diubah-ubah tergantung selera penguasa Kota Bekasi,” tandasnya. Ia berharap, Pemkot Bekasi lebih memperhatikan kebijakan yang tidak hanya berdasarkan pencitraan. Tapi juga konsekuensinya terhadap penggunaan anggaran dan sebab akibat yang dapat merugikan masyarakat.

“Jangan jadikan masyarakat sebagai alat untuk menarik simpati Pemilu. Setelah Pemilu, justru masyarakat menjadi korban program pencitraan,” pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, Pemkot Bekasi menerapkan prosedur baru penggunaan Kartu Sehat (KS). Pelayanan program berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) tersebut, hanya diberikan kepada warga Kota Bekasi yang belum tersentuh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Hal tersebut, mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Program resmi berlaku 1 Februari 2019 lalu. Masyarakat Kota Bekasi, tidak lagi dapat menggunakan KS untuk berobat, jika yang bersangkutan terdaftar secara aktif dalam kepesertaan BPJS.

Sebelumnya, seluruh warga Kota Bekasi yang telah memiliki KS, meskipun sudah menjadi peserta BPJS bisa langsung berobat di Puskesmas atau di rumah sakit.

“Tidak boleh dobel. Kalau sudah memiliki BPJS, sudah terlindungi. Tetapi, bagi yang tidak memiliki BPJS atau tidak aktif lagi, akan menjadi bagian dari KS berbasis NIK ,” kata Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, Jumat (8/2/2019).

Tri Adhianto menyebut, setiap program harus mendapatkan evaluasi. Untuk KS, pemberlakuan kebijakan baru tersebut merupakan hasil dari evaluasi.

Melalui perubahan tersebut, warga yang berobat tetap mendapatkan jaminan dari BPJS. Namun, ada penyakit tertentu yang tidak ditanggung BPJS dan akan ditangani oleh KS, khusus kelas III.

Hal tersebut dinilai lebih efektif untuk menghemat penggunaan anggaran pemerintah daerah.

Lihat juga...