Kemenkop Perangi Investasi Bodong Berkedok Koperasi 

Editor: Mahadeva

256

JAKARTA – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop & UKM), berupaya memerangi investasi bodong berkedok koperasi. Masyarakat dihimbau agar lebih waspada dengan praktik tersebut.

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Kemenkop & UKM,  Suparno. Foto : Sri Sugiarti

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop & UKM, Suparno, pada diskusi bertajuk, Kejahatan Berkedok Koperasi, di Jakarta, Rabu (6/2/2019). “Saya imbau, masyarakat harus waspada agar tidak tertipu. Saya juga pastikan itu bukan koperasi, hanya berkedok atas nama koperasi,” kata Suparno.

Koperasi tersebut, tidak menjalankan prinsip-prinsip pengoperasian yang baik dan benar. Adapun yang disasar adalah, masyarakat yang memiliki kebutuhan konsumtif, dengan cara yang mudah dan cepat namun tanpa kontrol.

Beberapa kasus penipuan berkedok koperasi, melalui fasilitas SMS. Diantaranya, menyangkut nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari, KSP Utama Karya, dan KSP Anugerah. Melihat maraknya penipuan berkedok koperasi, Kemenkop dan UKM membutuhkan langkah pencegahan, dan penanganan agar kasus penipuan, seperti itu tidak meluas di masyarakat.

Ada KSP dan Unit Simpan Pinjam (USP), yang jumlahnya mencapai 79.543 unit, atau 52,62 persen dari total jumlah koperasi di Indonesia. “Ya, suka atau tidak suka, koperasi yang bergerak di sektor simpan pinjam sangat rawan untuk disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggungjawab. Kita akan perangi, bergerak mencegah dan menangani agar penipuan berkedok koperasi ini tidak meluas,” tegasnya.

Kemenkop dan UKM akan lebih meningkatkan kinerja dari Satgas Waspada Investasi yang ada di seluruh Indonesia. Saat ini, sudah ada 13 kementerian atau lembaga yang masuk dalam jajaran satgas tersebut, termasuk Bareskrim Mabes Polri. “Untuk mencegah money laundry, Kemenkop dan UKM sudah bekerjasama dengan PPATK. Kita sudah mewajibkan koperasi untuk melapor, bila menerima dana dalam jumlah besar yang diduga dalam transaksi mencurigakan,” ungkapnya.

Kemenkop dan UKM juga bekerjasama dengan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris). “Tujuannya  agar koperasi tidak dijadikan sebagai wadah pendanaan terorisme di Indonesia,” ujar Suparno.

Direktur Deputi Intelijen Siber BIN, Linardi Utama pada diskusi ‘Kejahatan Berkedok Koperasi” di Jakarta, Rabu (6/2/2019). Foto : Sri Sugiarti

Direktur Analisa dan Forensik Siber (Deputi Intelijen Siber) BIN, Linardi Utama, menambahkan, pihaknya bertugas mendeteksi awal kejahatan di bidang siber, yang memiliki dampak berskala nasional. Apalagi, jumlah koperasi di Indonesia sangat banyak, begitu juga jumlah anggotanya. Untuk itu, pihaknya mengimbau pelaku koperasi dan UKM menyadari, betapa pentingnya pengamanan data, agar tidak disalahgunakan pelaku kejahatan siber.

“Lokasi pelaku kejahatan siber itu, tidak hanya di dalam negeri saja, tapi juga tersebar di luar negeri. Kita harus waspada, karena Indonesia itu urutan keempat dunia untuk masalah kejahatan siber,” ungkapnya.

Dia menyakini, bisnis koperasi di Indonesia akan bertransformasi ke era digital ekonomi. Menurutnya, ketika pelaku usaha atau koperasi masuk ke dunia ekonomi digital, maka harus sadar akan bahaya kejahatan siber yang mengancamnya.  “Kita harus mampu membaca gejala kejahatan, agar kita segera mampu mengatasi dan mengantisipasi,” tandas Linardi.

Menurutnya, ada beberapa modus kejahatan siber yang bisa terjadi di seluruh dunia. Seperti penyebaran virus, spam, trojan, ransom, phising, hingga terkuat adalah hacking. Namun yang kerap banyak terjadi di Indonesia adalah modus phising. Dimana pelaku kejahatan siber mencuri akun target. “Biasanya mereka membuat website perusahaan palsu, website perbankan, untuk mengelabui  korban sasarannya,” pungkasnya.

Lihat juga...