Kemensos Diminta Tambah Jumlah Penerima Dana PKH di NTB

Editor: Satmoko Budi Santoso

321

MATARAM – Kementerian Sosial diminta supaya menambah jumlah masyarakat penerima manfaat dana Pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama bagi masyarakat korban gempa Lombok.

“Kemensos telah kita minta agar jumlah penerima PKH di NTB tahun 2019, terutama daerah terdampak bencana gempa, ditambah,” kata Anggota Komisi Vlll Dewan Perwakilan Rakyat RI, Adi Putra Darmawan Tahir, saat menghadiri acara pembagian dana PKH bagi masyarakat Kota Mataram, Selasa (19/2/2019).

Menurutnya, penambahan tersebut sudah sewajarnya dilakukan, mengingat pascabencana gempa bumi melanda NTB beberapa waktu lalu, banyak masyarakat jatuh miskin, kehilangan rumah dan harta benda bahkan nyawa.

Dikatakan, pemberian dana PKH akan sangat membantu masyarakat korban gempa, baik untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari, maupun untuk membiayai anak-anaknya sekolah.

“Dana PKH selama ini terbukti banyak membantu mengentaskan kemiskinan. Bahkan ada yang sudah mandiri dengan membuka warung usaha dan menyelesaikan anaknya sekolah,” katanya.

Lebih lanjut, ia menambahkan, masyarakat penerima dana PKH yang dianggap telah mandiri akan dihentikan menerima dana bantuan setelah enam tahun. Tapi tetap dilakukan pendampingan, supaya uang yang diterima bisa dimanfaatkan untuk hal produktif. Seperti membuka usaha warung untuk jangka panjang.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial, Harry Hikmat, mengatakan, besaran dana PKH pada tahun 2019 di NTB mengalami kenaikan, dari Rp100 miliar menjadi Rp138,4 miliar. Naik karena sebagian besar diprioritaskan bagi masyarakat korban gempa.

“Meski demikian, untuk jumlah masyarakat penerima dana PKH tidak ada perubahan, yaitu 3.900 akan menerima setiap tiga bulan sekali,” katanya.

Dikatakan, hasil rapat kabinet dan rapat koordinasi menteri untuk pencairan dana PKH, nantinya diusulkan akan dilakukan setiap bulan yang sebelumnya tiga bulan sekali.

Baca Juga
Lihat juga...