Kendalikan Pencemaran DAS Citarum, Perlu Sinergi Banyak Pihak

Editor: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menuturkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen melakukan berbagai langkah strategis guna mengendalikan pencemaran DAS Citarum.

Secara terpadu dan terkoordinasi  melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan peran masyarakat, tentunya juga bersinergi dengan Pemprov Jawa Barat.

Menurutnya, kualitas air di Sungai Citarum dan Saluran Tarum Barat (STB) menjadi kunci bagi kualitas air di Ibu Kota Jakarta, sebab merupakan salah satu pasokan utama bagi penyediaan air bersih di Jakarta.

“Kota ini terbentuk karena adanya aliran sungai. Tanpa adanya pasokan air, tidak terjadi sebuah kota. Karena itu, memastikan adanya pemenuhan pasokan air minum untuk seluruh warga, harus terus menjadi prioritas pertama.

Kami berharap di dalam pengelolaan ini, agar ke depan kualitas air yang ada di Jakarta, khususnya yang didatangkan dari Citarum, memiliki kualitas yang lebih baik. Jadi, mudah-mudahan, bisa tuntas dengan cepat,” kata Anies di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2019).

Dia menjelaskan, Sungai Citarum memiliki peran penting untuk warga DKI Jakarta. Saat ini, DKI Jakarta punya ketergantungan 94% pemenuhan air dari Waduk Jatiluhur dan PDAM TKR Kabupaten Tangerang.

Dari jumlah itu, Waduk Jatiluhur mengambil porsi terbesar, yakni 81%. Pasokan air di Waduk Jatiluhur, berasal dari Sungai Citarum, sebagaimana pasokan ke dua waduk lain, yakni Saguling dan Cirata.

“Bagi kami di Jakarta, semakin tercemar Citarum, maka biaya pengelolaan air baku semakin tinggi,” ujarnya.

Karena itu, Anies berharap, suplai ke waduk Jatiluhur tetap aman. Dalam hal ini, perlu pembenahan dan pengawasan intensif pada aliran Sungai Citarum sejak dari hulu hingga ke hilir.

“Agar aman maka jangan ada gangguan di jalan. Bila aliran air tidak terganggu, maka nggak masalah. Tapi kalau terganggu, bisa mengganggu aliran ke Jakarta,” tandasnya.

Anies juga mengingatkan bahwa revitalisasi sungai tidak cukup dengan foto yang ditampilkan di media sosial. Lebih dari itu, perlu dikaji kandungan air serta limbah yang ada pada sungai tersebut.

“Sungai itu dianggap bersih atau tidak, itu bukan saat difoto di Instagram. Saya serukan ke jajaran, jangan tunjukkan foto sungai sebagai indikator menghitung kebersihan,” paparnya.

Anies menyampaikan, ke depan terdapat berbagai hal teknis dalam pengelolaan dan pengendalian pencemaran DAS Citarum yang harus diperbaiki.

Salah satunya adalah mengembalikan desain awal agar saluran air STB ke Jakarta bisa mencapai angka 21.000 liter per detik, sebab saat ini baru mencapai 17.000 liter per detik.

“Itu dilakukan dengan menaikkan berapa jembatan yang ada di sepanjang saluran Tarum Barat, karena jembatan terlalu rendah sehingga permukaan airnya rendah. Perlu saya sampaikan disini, sejauh ini di Jakarta, baru 59,7 persen warga yang terjangkau dengan pipa air bersih.

Ini PR tersendiri karena ada 40 persen lebih yang belum. Karena itulah mengapa kita harus memastikan agar yang 60 persen yang sudah ada itu, kuantitasnya tidak menurun, serta kualitasnya meningkat,” paparnya.

Dia mengingatkan, pengelolaan kualitas air di sepanjang DAS Citarum dan STB perlu adanya gerakan yang masif. Diperlukan sosialisasi oleh pemerintah, baik Pemprov DKI Jakarta maupun Jawa Barat, secara menyeluruh.

Melibatkan peran masyarakat untuk menjaga lingkungan di DAS Citarum, sinergi program, serta kegiatan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung gerakan Citarum Harum, membangun, dan memelihara sarpras pengolahan air limbah domestik maupun industri. Juga melakukan penegakan hukum atas pelaku pencemaran, dan meningkatkan monitoring evaluasi.

“Ini salah satu fungsi BPK bahwa audit kinerja itu menjadi penting sekali. Kita berharap nantinya apa yang didorong oleh BPK ini langsung punya dampak buat kita semua khususnya Jakarta. Kita perlu waktu untuk ini, dalam waktu yang tidak lama Insyaallah sudah bisa ada arah kebijakannya.

Kita berharap dukungan masyarakat, karena ini bukan sekadar dikerjakan pemerintah, tapi juga membutuhkan effort (upaya) bersama dengan semuanya, termasuk dari dewan,” jelasnya.

Anggota V BPK RI, Isma Yatun menjelaskan, Sungai Citarum mempunyai peran yang amat penting bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, khususnya di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta.

Mengingat, panjang sungai sekitar 300 kilometer, mulai dari mata air di Gunung Wayang, Kecamatan Kertasari sampai Muara Gembong, Kabupaten Bekasi menuju Laut Jawa.

“Citarum menjadi masalah utama nasional, sebab dari hulu hingga hillir mengalami kondisi kritis berat. Karena telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian besar terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem sumber daya lingkungan dan mengancam tercapainya tujuan perlindungan maupun pengelolaan lingkungan hidup,” ungkapnya.

Diberitahukan, berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, salah satu sub agenda dalam Nawacita, yakni pemulihan kesehatan dan peningkatan perlindungan mata air di empat DAS prioritas, salah satunya DAS Citarum.

Untuk itu, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atau audit kinerja untuk menilai efektivitas upaya pemerintah dalam pengelolaan dan pengendalian pencemaran DAS Citarum yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 s.d Semester I Tahun 2018.

BPK RI juga telah mencatat kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan pengendalian pencemaran DAS Citarum.

Lihat juga...