hut

Ketua KY: Hakim Dilarang Berpolitik

Editor: Makmun Hidayat

Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Achmad Jayus - Foto: M. Hajoran Pulungan

JAKARTA — Ketua Komisi Yudisial (KY), Jaja Achmad Jayus, mengatakan sebenarnya larangan hakim berpolitik memang sudah diatur dalam UU dimana hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota partai politik, dan surat keputusan bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Ketua KY Tahun 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

“Karena itu, Surat Edaran Dirjen Badilum (Badan Peradilan Umum) ini hanya memberi penekanan kepada para hakim agar tidak menunjukkan sikap dukungan atau keberpihakan terhadap partai politik atau paslon tertentu dalam konstestasi Pemilu 2019 ini,” kata Jaja di Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Yang jelas, lanjutnya, di luar hakim peradilan umum, yakni hakim peradilan agama dan hakim tata usaha negara (TUN) juga tidak diperbolehkan berpolitik karena UU dan KEPPH memang melarangnya,

Jaja menyarankan jelang Pemilu 2019 agar para hakim menunjukkan keteguhannya dalam menjaga sikap netral terutama di media sosial. Terlebih, KEPPH sejak awal melarang hakim memihak salah satu pihak yang berperkara di pengadilan, bahkan hakim dilarang memberi kesan keberpihakan.

“Meski begitu, terkait pilihan terhadap calon-calon yang berkontestasi dalam Pemilu 2019 merupakan hak masing-masing hakim sebagaimana warga negara lain. Akan tetapi, sangat diharapkan para hakim tidak menunjuk dukungan kepada publik. Karena perkara sengketa atau pidana pemilu akan diadili oleh para hakim di pengadilan negeri dan TUN,” ungkapnya.

Menurutnya, jika hakim memperlihatkan kecenderungan pilihan politiknya pada publik termasuk melalui media sosial yang dapat diakses publik pada akhirnya dapat menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

“Oleh karena itu, sikap ini dianggap lembaga peradilan tidak menjunjung tinggi ketentuan KEPPH terutama melanggar prinsip indepedensi dan imparsial atau keberpihakan terhadap calon dalam Pemilu 2019 mendatang,” sebutnya.

Sebelumnya Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) MA mengeluarkan Surat Edaran No. 2 Tahun 2019 tentang Larangan Hakim Berpolitik yang ditandatangani Herri Swantoro pada 7 Februari 2019.

Dalam surat edaran itu, hakim sebagai pejabat negara diwajibkan menjaga sikap netralitas baik dalam sikap, perkataan, maupun perbuatannya terkait pelaksanaan pemilu legislatif ataupun pilpres 2019. Terlebih, hakim pada peradilan umum memiliki kewenangan memutus perkara pidana pemilu.

Surat edaran ini berisi empat larangan yang wajib dihindari para hakim. Di antaranya; hakim harus imparsial dan independen, hakim dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon.

Kemudian hakim dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon, visi-misi, mengeluarkan pendapat yang menunjukkan keberpihakan salah satu calon dan hakim dilarang berfoto dengan bakal calon.

Lihat juga...