KS-NIK di Bekasi Memiliki Prosedur Baru

Editor: Mahadeva

445

BEKASI — Pemkot Bekasi menerapkan prosedur baru penggunaan Kartu Sehat (KS). Pelayanan program  berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) tersebut, hanya diberikan kepada warga Kota Bekasi yang belum tersentuh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Hal tersebut , mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Program resmi berlaku 1 Februari 2019 lalu. Masyarakat Kota Bekasi, tidak lagi dapat menggunakan KS untuk berobat, jika yang bersangkutana terdaftar secara aktif dalam kepesertaan BPJS.

Sebelumnya, seluruh warga Kota Bekasi, yang telah memiliki KS, meskipun sudah menjadi peserta BPJS bisa langsung berobat di Puskesmas atau di Rumah Sakit. “Tidak boleh dobel, kalau sudah memiliki BPJS, sudah terlindungi, dan Dia yang aktif, maka pelayanan menggunakan BPJS. Tetapi, bagi yang tidak memiliki BPJS  atau tidak aktif lagi, akan menjadi bagian dari KS berbasis NIK ,” kata Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, Jumat (8/2/2019).

Tri Adhianto menyebut, setiap program harus mendapatkan evaluasi. Untuk KS, pemberlakuan kebijakan baru tersebut merupakan hasil dari evaluasi. Melalui perubahan tersebut, warga yang berobat tetap mendapatkan jaminan dari BPJS. Namun, ada penyakit tertentu yang tidak ditanggung, dan akan ditangani oleh BPJS. Hal tersebut dinilai lebih efektif, untuk menghemat penggunaan anggaran pemerintah daerah.

Program BPJS berbasis NIK, biaya premi ditanggung oleh dana APBD Kota Bekasi. “Mereka yang telah melakukan iuran terhadap BPJS secara rutin, maka menjadi tanggungjawab BPJS melakukan tanggungan pada pasien. Jika tidak masuk dalam program BPJS maka ditanggung KS,” tandasnya.

Tri Adhianto menyebut, program tersebut akan terus dievaluasi. Tidak menutup kemungkinan, dan jika memungkinkan, maka Pemkot Bekasi, akan membayar iuran BPJS warga Kota Bekasi untuk kepesertaan kelas tiga. Tetapi, hal tersebut harus mendapatkan perhitungan lagi. “KS hadir, bagi warga Bekasi, yang tidak memiliki fasilitas asuransi kesehatan lainnya. tetapi jika ada desakan agar dipersatukan dengan BPJS, tentu akan dilakukan evaluasi,” paparnya.

Saat ini, bagi warga yang memegang KS dan BPJS, tinggal memilih saat berobat atau meminta rujukan. Tri memastikan KS dijalankan dengan 30 rumah sakit swasta di Kota Bekasi. Jika RS tidak memiliki fasilitas untuk penyakit tertentu, melalui KS akan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki kemampuan.

Sementara itu, alokasi dana untuk BPJS di 2019 dikisaran Rp300 miliar. Sementara, untuk tunggakan pembayaran beberapa RS swasta di Kota Bekasi, yang terjadi di 2018, mulai dibayar tahun ini secara bertahap, sepanjang keuangan daerah memadai.

Lihat juga...