hut

KSU Derami Sebut Belum Ada Kejelasan Soal Posdaya Mandiri

Editor: Satmoko Budi Santoso

PADANG – Koperasi Serba Usaha (KSU) Dewantara Ranah Minang (Derami) Padang, Sumatera Barat, mengungkapkan, persoalan tentang Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Mandiri sesuai dengan harapan Yayasan Damandiri, hingga saat ini belum ada kejelasan.

Sekretaris KSU Derami Padang, Latifah, mengaku, sampai saat ini belum lagi ada kejelasan yang pasti persoalan Posdaya Mandiri di Padang.

Padahal sebelumnya Yayasan Damandiri terus berupaya menjadikan Posdaya Mandiri sebagai bentuk capaian terwujudnya Posdaya yang mampu tumbuh sendiri, dan membangun kelompok-kelompok kecil yang merupakan turunan dari Posdaya.

“Soal Posdaya Mandiri, memang tidak ada kejelasan. Entah bagaimana ke depan soal Posdaya Mandiri itu, dan kapan terwujudnya Posdaya Mandiri tersebut. Karena, contohnya ada di Posdaya saya, yakni Posdaya Sejahtera. Dulu pada tahun 2017 dinyatakan menjadi Posdaya Mandiri dan berdirinya Posdaya Sejahtera II, hasilnya sampai sekarang tidak ada Sejahtera II, yang ada tetap Posdaya saat ini,” katanya, Senin (25/2/2019).

Ia berpendapat, Posdaya Mandiri perlu ada di Padang, karena masyarakat yang menjadi anggota Tabur Puja di Posdaya-Posdaya yang ada, yakni jumlahnya mencapai 33, bisa dikatakan jumlah yang banyak. Akibatnya kini, Manajer Tabur Puja Padang menetapkan kebijakan bahwa setiap Posdaya hanya ada 100 orang. Apabila ada yang baru masuk, harus menyelesaikan dulu pembayaran kredit yang lama.

“Artinya, yang lama selesai pembayaran pinjamannya, barulah pengajuan anggota yang baru diterima. Bisa dikatakan bergantian anggota yang masuk. Sementara bagi yang memperpanjang pinjaman dipersilakan juga. Tapi bagi yang tidak diperpanjang, maka stop dan masuk anggota baru. Nah kondisi seperti ini sepertinya diperlukan adanya Posdaya yang mandiri,” jelasnya.

Ia menyebutkan, Posdaya Mandiri itu sebenarnya sudah seharusnya ada di Padang. Setidaknya dapat menampung anggota atau masyarakat yang tidak tertampung di suatu Posdaya utama. Dengan demikian, tidak ada kekecewaan dari masyarakat untuk dapat menikmati pinjaman modal usaha dari Tabur Puja.

Latifah menjelaskan, skema Posdaya Mandiri itu ialah, KSU Derami akan menyerahkan uang sebesar Rp250 juta ke Posdaya Mandiri, lalu difasilitasi satu unit komputer dan tidak lagi ditemani oleh Asisten Kredit (AK).

Posdaya yang mandiri akan mengelola dana yang diberikan. Dana itu diperuntukkan pinjaman masyarakat ke Tabur Puja yang ada di Posdaya. Jadi, pengurus Posdaya memiliki wewenang penuh mengelola uang Rp250 juta itu.

Sedangkan kalau dilihat kepada Posdaya yang tidak mandiri, kondisi keuangan dikelola oleh AK yang ada di setiap Posdaya. AK memiliki peranan yang penting dalam persoalan diterima atau tidaknya pengajuan pinjaman anggota. Berbeda dengan Posdaya yang telah mandiri, AK hanya perlu menjemput uang pembayaran setiap per pekan di Posdaya.

“Sebenarnya, sudah lama soal Posdaya Mandiri itu. Tapi yang begitu, tidak ada kejelasan soal Posdaya Mandiri,” tegasnya.

Menurutnya, di KSU Derami Padang sendiri, sebenarnya telah memiliki cara untuk mengantisipasi persoalan membludaknya masyarakat mengajukan pinjaman modal usaha ke Posdaya, yakni mendirikan Posdaya yang baru.

Tapi hal ini tidak mendapat izin dari Yayasan Damandiri, karena Damandiri menyatakan, tidak ada lagi penambahan Posdaya baru, tetapi lebih baik menghidupkan Posdaya yang sempat dinonaktifkan Tabur Pujanya.

Latifah menyatakan, Posdaya masuk kategori mandiri, maka harus memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya, telah memiliki 100 orang nasabah, tidak ada tunggakan kredit, serta Posdaya telah berjalan selama tiga tahun.

Setelah mandiri, prosedur yang dijalani Posdaya mandiri adalah mengajukan pinjaman uang ke koperasi seperti KSU Derami.

Lihat juga...