hut

Lokasi Pemakaman Raja Bintan Dirusak Penambangan Bauksit

Editor: Mahadeva

Ilustrasi Lambang Provinsi Riau - Dokumentasi CDN

BINTAN – Sejumlah lokasi pemakaman kesatria dan Raja Bintan (Bentan) di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, dirusak oleh perusahaan penambangan bauksit.

Pemangku adat Bintan, Datok Huzrin Hood, mengatakan, lokasi pemakaman bersejarah itu rusak sejak beberapa pekan lalu. Kerusakan disebutnya, karena ulah para pelaku penambangan bauksit. Lokasi pemakaman para kesatria dan Raja Bintan itu, berada di Gisi dan Tanah Merah, Desa Penaga. Di lokasi itu, antara lain terdapat makam Sultan, Hang Tuah, dan sembilan Panglima Bintan.

Ironisnya, berdasarkan informasi dan data yang diterima Huzrin, kuat dugaan aksi penambangan bauksit di lokasi bersejarah itu melibatkan oknum anggota DPRD Bintan. “Para pelaku tambang bauksit dan pemerintah setempat pasti tahu siapa pelakunya. Penguasa daerah yang membiarkan hal itu terjadi, diduga kuat terlibat dalam pertambangan tersebut,” tambahnya.

Huzrin menegaskan, orang yang merusak makam para kesatria dan Raja Bintan, adalah orang yang tidak menghargai sejarah. Para kesatria dan Raja Bintan, sangat berjasa terhadap negeri ini. Huzrin mengatakan, para keturunan kesatria dan Raja Bintan marah terhadap permasalahan itu. Ia mengingatkan, kemarahan itu potensial menimbulkan konflik yang membesar, jika para pengambil kebijakan tidak segera menghentikan aktivitas penambangan bauksit.

Mereka, telah melaporkan permasalahan itu kepada pihak yang berwenang. “Hentikan tambang bauksit di lokasi bersejarah,” tegasnya.

Huzrin membentuk tim bernama Hulubalang Pencari Fakta. “Pasti kita laporkan kepada pihak yang berwajib,” tambahnya.

Pertambangan bauksit hingga sekarang masih berjalan di lokasi tersebut. Selasa (12/2/2019) pagi hingga malam, masih tampak aktivitas pengangkutan bauksit dari lokasi ke pelabuhan yang dibangun perusahaan bauksit. “Apakah pelabuhan itu ada izinnya. Kalau ada, secepat itu kah diberi izin oleh pihak yang berwenang? Kami menduga ada praktik KKN dalam kegiatan tersebut yang disebut para pelaku dengan nama dana koordinasi,” kata Ketua Kelompok Diskusi Anti 86, Ta’in Komari.

Ta’in mengatakan, praktik penambangan bauksit telah ditutup sejak 2014. Namun, kembali beraktivitas di awal 2018 lalu, dan saat ini semakin membabi-buta. Para pelaku penambangan bauksit tersebut tidak bergerak sendiri.

Diduga, bekerja sama dengan oknum di pemerintahan daerah maupun di pusat. Sinergi itu, melahirkan batu bauksit yang keluar dari kawasan hutan di pulau-pulau seolah-olah menjadi legal, dan dijual ke PT Gunung Bintan Abadi, yang mendapat kuota ekspor ke Cina seberat 1,6 juta metrik ton. “Permasalahan ini melibatkan banyak pihak. Kami sudah laporkan ke berbagai lembaga di pusat untuk segera ditindak para pelakunya,” pungkasnya. (Ant)

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!