Masyarakat Tolak Pembangunan Gedung DPRD Flotim di Waibalun

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

958

LARANTUKA — Pembangunan gedung dan kantor DPRD Flores Timur (Flotim) di kelurahan Waibalun kota Larantuka mendapat penolakan dari masyarakat. Dimana sudah dua kali massa mendatangi gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka untuk menolak pembangunan gedung ini.

“Pembangunan gedung DPRD Flores Timur sudah melanggar Perda tentang tata Ruang dan juga proses lelangnya dilakukan sebelum APBD 2019 ditetapkan. Untuk itu kami dari Koalisi Rakyat Bersatu Flotim menolak pembangunan gedung ini,” sebut Romo Agustinus Iri,Pr, Selasa (12/2/2019).

Saat dengar pendapat dan dialog dengan DPRD Flotim jelas Romo Gusti, DPRD juga menjelaskan, empat dari enam fraksi menolak pembangunan di kelurahan Waibalun. Mereka setuju kalau dibangun di tanah pemerintah di bekas kantor dinas Pekerjaan Umum (PU).

“DPRD saja tidak setuju dibangun di kelurahan Waibalun tetapi kenapa pemerintah tetap memaksakan untuk dibangun disana. Padahal tanah tersebut pun statusnya tidak jelas,” tegasnya.

Dikatakan Romo Gusti sapaannya, pihaknya sudah berkordinasi dengan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Flotim. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah kabupaten Flotim belum membuat sertifikat tanah di lokasi yang akan dibangun gedung DPRD.

“Tanah yang menjadi lokasi pembangunan gedung DPRD Flotim masih atas nama pemilik tanah. Tanah tersebut katanya dibeli sejak jaman bupati Felix Fernandez tapi sampai belasan tahun kenapa belum dibuat sertifikatnya,” tanyanya.

Anggota DPRD Flotim dari partai PKPI, Januarius Jawa Bala kepada Cendana News menjelaskan, DPRD Flotim menyetujui pembangunan gedung DPRD Flotim tetapi lokasinya bukan di kelurahan Waibalun.

“Terkait dengan dinamika internal pembangunan gedung DPRD Flotim, secara kelembagaan dewan menyetujui anggaran untuk pembangunannya dan pertimbangan lokasinya di bekas kantor dinas Pekerjaan Umum (PU) Flotim,” jelasnya.

Dalam proses selanjutnya, tambah Januarius, ketika lokasi di bekas kantor dinas PU Flotim bermasalah, lokasinya oleh pemerintah dipindahkan ke lokasi yang baru di kelurahan Waibalun. Ini yang membuat DPRD tidak setuju dan lebih baik dibangun di lokasi di bekas kantor Bappeda di samping gedung DPRD lama.

“Empat dari enam fraksi yang ada, menolak pembangunan gedung DPRD Flotim. Kalau mayoritas fraksi menolak kenapa pimpinan DPRD mengetok palu tanda setuju. Lebih baik dibangun di samping kantor DPRD di lahan bekas kantor Bappeda dan gedung Ina Mandiri yang terbakar, “ tuturnya.

Pembangunan itu tambah Januarius, melanggar Perda Kabupaten Flotim Nomor 7 tahun 2012 mengenai Tata Ruang Daerah sehingga 4 fraksi menolak. Keempat fraksi tersebut yakni Nasdem, Demokrat, PKB dan Gerindra, sementara fraksi partai Golkar abstain dan fraksi PDIP menerima pembangunan gedung DPRD Flotim tersebut.

“Saya berharap secara kelembagaan dinamika di di DPRD terkait pembangunan gedung DPRD harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Saya mengusulkan lebih baik dananya dipergunakan untuk pembangunan yang lebih pro rakyat,” pintanya.

Baca Juga
Lihat juga...