Menteri Nasir: Rendahnya Riset Indonesia Karena Masih Bertumpu APBN

141
Menristekdikti Mohamad Nasir. Foto: Dokumentasi CDN

DENPASAR — Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir menjawab alasan masih rendahnya dana riset di Indonesia karena masih bertumpu pada APBN.

Menteri Nasir dalam keterangannya menyebutkan dana riset Indonesia saat ini 76 persen bersumber dari APBN dan sisanya dari swasta atau industri. Menurut dia, hal tersebut berkebalikan dengan negara-negara seperti di Singapura atau Korea selatan yang dana risetnya lebih banyak bersumber dari industri.

“Singapura negara tetangga kita, 80 persen didanai oleh industri atau swasta, hanya 20 persen didanai oleh pemerintah,” ucapnya di Denpasar, Rabu (20/2/2019).

Di Korea Selatan dari pemerintah hanya 16 persen, dari industri 84 persen. Kita berapa, 76 persen, ini terbalik, kata Nasir. Oleh karena itu pemerintah akan mendorong agar industri lebih berkontribusi untuk pendanaan riset di Indonesia.

“Ini kita dorong nanti akan kami koordinasi dengan Menteri Perindustrian untuk mendorong riset dari industri itu bisa tergabung dengan Kemenristekdikti dan lembaga riset yang ada di Indonesia supaya jumlah anggaran riset bertambah,” kata Nasir.

Menristek membahas cuitan pendiri Bukalapak Achmad Zaky yang menjelaskan bahwa anggaran riset di Indonesia masih rendah. Nasir menilai pernyataan CEO Bukalapak tersebut adalah hal yang biasa mengkritisi dana riset Indonesia yang masih rendah. Namun Nasir menekankan dana riset Indonesia sudah meningkat sejak tahun 2015 yang sebesar 0,08 persen dari PDB menjadi 0,25 persen dari PDB pada 2017.

Idealnya, dana riset suatu negara ialah 1 persen dari Produk Domestik Bruto. Meski dana riset sudah naik 0,17 persen di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Nasir mengatakan jumlah tersebut masih belum ideal.

Nasie menyebut dana riset negara tetangga seperti Malaysia sudah mencapai angka 1 persen dari PDB, Singapura mencapai 2,8 persen, dan Korea Selatan yang bahkan mencapai 3,8 persen dari PDB.

Nasir mengungkapkan saat ini pemerintah tengah mempersiapkan regulasi yang bertujuan melakukan percepatan dalam pengembangan riset di Indonesia. [Ant]

Baca Juga
Lihat juga...