Michael: Gedung DPRD Flotim Umurnya Sudah 40 tahun

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

809

LARANTUKA — Polemik pembangunan gedung DPRD kabupaten Flores Timur (Flotim) terus bergulir, meskipun 4 fraksi menolak, pemerintah tetap bersikeras membangun di lokasi yang diinginkan, di kelurahan Waibalun.

Gedung DPRD flotim
Anggota DPRD kabupaten Flotim Michael Honi Kolin. Foto : Ebed de Rosary

“Memang gedung DPRD Flotim Bale Gelekat Lewotana sudah tidak layak dan tidak representatif. Mungkin menjadi gedung DPRD yang tertua di NTT, sebab umurnya sudah  40 tahun lebih,” ujar Michael Honi Kolin, anggota DPRD Flotim, Rabu (20/2/2019).

Dikatakan Michael, pembahasan pembangunan gedung DPRD Flotim yang baru memang sejak 2014. Tetapi dengan melihat keuangan daerah maka mulai dibahas dan dianggarkan di 2016.

“Waktu pembahasan pertama pemerintah memberi jaminan akan dibangun di bekas kantor PU lama di Batuata. Tetapi ketika sudah dianggarkan, tanah itu bermasalah hukum sehingga dananya ditarik dan dianggarkan untuk kegiatan pembangunan yang lainnya,” jelasnya.

2017, dianggarkan kembali, tetapi fokusnya di perencanaan dan dianggarkan dananya Rp7 miliar. Dari perencanaan tersebut, terang Michael, maka didapatkan angka Rp34,9 miliar.

“Karena tanahnya bermasalah maka pemerintah merencanakan pemindahan lokasi ke Waibalun. Karena mendengar akan dibangun di sana, 4 fraksi menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan, kenapa tidak dibangun saja di lokasi yang ada sekarang,” terangnya.

Michael menegaskan, DPRD Flotim meminta untuk dipertimbangkan karena Perda RTRW kota Larantuka belum diubah.  Bagaimana bisa DPRD melakukan fungsi pengawasan aturan tetapi ikut melanggar aturan yang sedang berlaku.

“Bagi saya suara rakyat tentang pembangunan gedung dewan harus didengar karena ini gedung rakyat. Di kabupaten lain orang menyebutnya gedung DPRD tapi di Flotim disebut Bale Gelekat Lewotana artinya pembangunan harus mempertimbangkan nilai historisnya, sosiologisnya,” ungkapnya.

Kalau keputusan MA soal tanah di Batuata bekas kantor PU sudah dimenangkan pemerintah, kenapa tidak bisa melakukan eksekusi keputusan lembaga negara. Ia kuatir pemerintah tidak memegang dokumen asli keputusan MA.

Wakil bupati Flotim Agustinus Payong Boli, SH saat berdialog dengan Koalisi Rakyat Bersatu Flotim mengatakan, pihaknya memiliki pendasaran-pendasaran yuridis, sosiologis dan filosofis sebelum memutuskan rencana pengerjaan pembangunan gedung DPRD Flotim.

“Pembangunan gedung DPRD ini anggaran tahun jamak, multiyears dan sesuai peraturan Mendagri Nomor 21 tahun 2011 pasal 54A. Kita menetapkan pembangunannya dari  2018 hingga 2020 dan penetapan lelangnya sangat prosedural,” tuturnya.

Terkait pembangunan melanggar Perda No 7 tahun 2012, mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kota Larantuka dan Kota Waiwerang, Agus menyampaikan, Perda ini ditetapkan saat dirinya menjadi ketua Badan Legislasi.

“Perda ini kan wajib hukumnya secara 5 tahun dievaluasi untuk dilakukan peninjauan kembali. Perda tersebut telah berumur 5 tahun pada tahun 2017, sehingga sudah wajib hukumnya direvisi,” sebutnya.

Lihat juga...