Moratorium TKW ke Timur Tengah Tidak Selesaikan Masalah

Editor: Mahadeva

162
Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Abdul Hadi/foto : Turmuzi

MATARAM – Kebijakan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) ke negara-negara di Timur Tengah, dinilai tidak menyelesaikan masalah.

“Kebijakan moratorium tidak menyelesaikan masalah, justru malah menimbulkan masalah baru, dimana sebagian masyarakat nekat berangkat menjadi TKW secara ilegal,” kata Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat, Abdul Hadi, Jum’at (22/2/2019).

Menurutnya, tuntutan kebutuhan hidup terus bertambah. Sementara lapangan pekerjaan terbatas. Hal itu menjadikan sebagian masyarakat nekat berangkat menjadi TKW secara ilegal. Sementara, jika berangkat melalui jalur non prosedural sangat tidak aman. Baik selama proses perjalanan maupun di tempat kerja. “Makanya saya katakan, moratorium, bukan solusi menyelesaikan masalah, tapi malah menimbulkan masalah baru,” tandasnya.

Berdasarkan data Disnakertrans NTB, semenjak kebijakan moratorium diberlakukan, masyarakat yang berangkat sebagai TKI cenderung turun. Di 2018, jumlah TKI yang berangkat mencapai 23 ribu orang. Jumlahnya lebih kecil dibandingkan keberangkatan di 2017 yang mencapai 40 ribu.

Sebelumnya, Ketua Solidaritas Perempuan (SP) Mataram, Eli Sukemi, mengatakan, kebijakan pemerintah melakukan moratorium pengiriman Buruh Migran Indonesia (BMI), khususnya BMI perempuan, bukan solusi permasalahan yang dihadapi BMI selama ini. Permasalahan yang dihadapi BMI diantaranya, kekerasan, penganiayaan, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT), saat ini menganggur, dan tidak bisa lagi berangkat ke luar negeri. Sehingga kebijakan moratorium, dianggap justru menimbulkan persoalan baru.

Mengatasi dan membenahi permasalahan BMI, seharusnya lebih ditekankan pada upaya perbaikan tata kelola birokrasi yang mengurus ketenagakerjaan. Mulai dari proses perekrutan, hingga pemberangkatan dan penempatan. Bukan melakukan moratorium. Karena itu, SP Mataram bersama SP pusat, meminta kepada pemerintah untuk mencabut kebijakan moratorium pengiriman BMI, dan meminta dilakukan pembenahan tata kelola TKI di NTB.

Baca Juga
Lihat juga...