hut

‘Nuclear Forensic’ Cegah Penyelundupan Nuklir

Editor: Koko Triarko

Kepala Bagian Kerja Sama Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Drs. Yaziz  Hasan -Foto: Ranny Supusepa

JAKARTA – Mencuatnya masalah penyelundupan nuklir atau nuclear smuggling, mulai ada sejak bubarnya negara Uni Soviet pada 1990-an.  Bahan-bahan nuklir yang biasanya terjaga dengan ketat, menjadi lepas pengawasan sebagai efek dari perpecahan negara. Hal ini mendorong adanya penyalahgunaan bahan nuklir oleh pihak-pihak yang tidak berhak dan berpotensi mencederai keamanan masyarakat maupun lingkungan.

Untuk mencegah hal itu, maka muncullah suatu cara untuk mengetahui tujuan penggunaan bahan bakar nuklir,  asal mula pemilik terakhir yang sah dan rute pergerakan dari bahan nuklir tersebut melalui suatu teknik yang disebut nuclear forensic, atau lebih dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai forensik nuklir.

Kepala Bagian Kerja Sama Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Drs. Yaziz  Hasan, mengungkapkan bahwa forensik nuklir adalah suatu analisis ilmiah yang komprehensif terhadap bahan nuklir dan bahan radioaktif lainnya, atau barang bukti yang terkontaminasi dengan bahan radioaktif dalam konteks hukum nasional dan internasional, serta keamanan nuklir.

Nuclear Forensic ini merupakan suatu tindakan pencegahan atau tindakan preventif atas kemungkinan penyelundupan bahan-bahan nuklir atau sumber-sumber radioaktif dari satu tempat ke tempat lain, yang ditujukan untuk tindakan kriminal yang berdampak negatif pada keselamatan masyarakat atau lingkungan,” kata Yaziz, saat ditemui di Kantor Pusat BATAN Jakarta,  Jumat (22/2/2019) sore.

Secara teknis, nuclear forensic ini akan mampu mengidentifikasi asal dan jenis suatu bahan bakar nuklir atau sumber-sumber radioaktif melalui proses pengenalan kekhasan nuklir, yang berdasarkan pada pustaka forensik nasional yang dikembangkan oleh masing-masing negara, yang tergabung di dalam Traktat Proliferasi Nuklir atau NPT.

“Dengan adanya pustaka forensik nasional ini, maka suatu penghasil bahan nuklir tidak akan bisa mengelak tentang bahan yang mereka miliki. Karena masing-masing bahan nuklir ini, memiliki karakteristik tersendiri. Misalnya, bahan nuklir dari Kazakhstan, akan berbeda karakteristiknya dengan bahan nuklir yang berasal dari Australia. Sehingga bisa ditelusuri siapa yang memiliki dan kemungkinan untuk melakukan penyelundupan nuklir atau nuclear smuggling,” urai Yaziz.

Dengan melakukan Nuclear Forensic, akan ditemukan karakteristik dari bahan nuklir dan sumber radioaktif yang meliputi geologi, mineralogi, konsentrasi kandungan, isotop dan kandungan unsur pengotor.

Yaziz  memaparkan, ada 190 negara yang melakukan kesepakatan untuk terlibat dalam pemantauan bahan nuklir dan sumber radioaktif, yang terwujud dalam suatu gerakan ‘Safeguards Nuclear’, dan Indonesia juga termasuk di dalamnya.

“Ada semacam kesepakatan, yaitu Safeguards Nuclear dengan fungsi regulatory, yang dikawal oleh IAEA. Di mana fungsinya adalah untuk mengontrol setiap penyalahgunaan yang dilakukan oleh negara atau pun jika terjadi kehilangan dari suatu negara. Masing-masing negara yang tergabung dalam perjanjian bisa menjadi petugas penyidik terhadap keberadaan nuklir negara lainnya. Khusus untuk empat negara yang tidak ikut dalam NPT, yaitu India,  Israel, Pakistan dan Korea Utara, mereka memiliki perjanjian khusus dengan Safeguards Nuclear,” papar Yaziz.

Indonesia pun memiliki kepedulian tinggi pada masalah Nuclear Forensic  ini. Terlihat dari beberapa ahli yang dimiliki BATAN dan peran BAPETEN sebagai pengawas dan penanggung jawab.

Diungkapkan Yaziz, bahwa para ahli Nuclear Forensic dari BATAN adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidang kimia nuklir,  fisika nuklir dan teknik nuklir. Sehingga mampu untuk menganalisa dan menginterprestasi hasil spektroskopi dari alat Spektrometer Massa. 

“Jika di Indonesia terjadi kehilangan bahan bakar nuklir, maka harus secepatnya melaporkan ke BAPETEN, yang akan melanjutkan laporannya ke IAEA. Agar ada proses tanggap darurat untuk mencari bahan nuklir yang hilang tersebut,” ucap Yaziz.

Kendala yang saat ini dihadapi Indonesia adalah baru ada 6 RPM (radiation portal monitor)  di seluruh Indonesia.

“Tercatat baru enam lokasi yang memiliki RPM, yaitu Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, Belawan, Medan, Makassar, Manado dan Semarang. Harusnya memang di seluruh perbatasan dan akses masuk ada fasilitas ini, tapi itu memang membutuhkan biaya yang besar,” pungkas Yaziz.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!