Paradoks Penegakkan Hukum atas Komunisme dan Hikayat Tukang Cukur

Oleh: Thowaf Zuharon

460
Thowaf Zuharon, Pemimpin Redaksi Cendana News.

Alangkah paradoks kondisi penegakkan hukum sebuah negara dan pemerintahan, ketika kitab undang-undang hukum pidananya menyatakan melarang segala bentuk komunisme dalam berbagai bentuk, baik gambar, lambang, maupun tulisan, namun aparat hukumnya membiarkan larangan-larangan itu tersebar di masyarakat.

Celakanya, paradoks penegakkan hukum negara atas komunisme itu terus dipelihara dan dirayakan. Dalih yang sempat diperdengarkan, berbagai hal tentang komunisme tersebut dibolehkan atas dasar kebebasan atas akses informasi, kebebasan mengeluarkan pendapat, serta dalih atas nama studi.

Paradoks tersebut sangat mirip dengan sebuah kisah paradoks yang cukup legendaris sejak berabad-abad lalu di kalangan para filsuf, yaitu hikayat paradoks hukum sebuah kerajaan terhadap persoalan cukur rambut dan tukang cukur.

Syahdan, pada suatu kerajaan, hanya terdapat satu tukang cukur rambut dan di daerah itu terdapat aturan-aturan yang harus ditaati.

Pertama, semua warga harus mencukur rambutnya. Kedua, semua warga tidak boleh mencukur rambutnya di kerajaan lain. Ketiga, semua warga harus mencukur rambutnya di tukang cukur. Keempat, tukang cukur hanya mencukur orang yang tidak mencukur rambutnya sendiri.

Pertanyaannya, siapa yang mencukur rambut si tukang cukur? Mengingat aturan kedua, tukang cukur tidak boleh mencukur rambutnya di kerajaan lain.

Aturan ketiga, mengatakan bahwa tukang cukur harus mencukurkan rambutnya ke tukang cukur, yaitu dirinya sendiri. Kalau begitu, ia telah melanggar aturan ke-4, yaitu hanya mencukur orang yang tidak mencukur rambutnya sendiri.

Lalu, siapakah yang mencukur rambut si tukang cukur tersebut? Dan akhirnya, si tukang cukur menjadi manusia gondrong yang rambutnya memanjang hingga puluhan meter.

Lalu, apakah warga kerajaan tersebut yakin akan mencukurkan rambutnya kepada manusia yang sangat gondrong? Bukan tidak mungkin, semua warga kerajaan tersebut, akhirnya menjadi manusia gondrong semua, berjalan ke mana-mana dengan rambut gondrongnya seperti ekor panjang yang memenuhi jalanan. Sungguh suatu kisah yang komedis, ironis, dan sangat konyol!

Bisa jadi, saya salah dalam menganalogikan penegakkan hukum atas komunisme sebuah negara dengan hikayat cukur rambut tersebut. Namun, setidaknya penegakkan hukum yang paradoks atas cukur rambut di kerajaan tersebut, jika dibandingkan dengan paradoks penegakkan hukum atas komunisme, agak mirip.

Ada nuansa inkonsistensi yang dibiarkan, tumpang tindih pemaknaan hukum, sehingga menciptakan situasi kekonyolan yang berlarut-larut.

Marilah kita kaji dan kita lihat bersama, bagaimana paradoks penegakkan hukum atas komunisme masih terus dirayakan. Lihatlah peristiwa 27 Desember 2018, lalu, ketika aparat keamanan telah mengamankan ratusan judul buku beraliran kiri dari dua toko buku di Jalan Brawijaya, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.

Atas nama pelaksanaan dan penegakkan hukum pidana terhadap tindakan penyebaran komunisme sebagai kejahatan keamanan negara, aparat keamanan malah disalahkan oleh berbagai pihak di masyarakat, tak kecuali oleh para pejabat negara di tingkat legislatif, yudikatif, maupun eksekutif.

Padahal, aparat keamanan gabungan di Kediri menyatakan, pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat, bahwa di wilayah Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, terdapat sebuah toko buku yang menjual buku-buku berbau paham komunisme.

Petugas keamanan pun segera mendatangi toko buku tersebut untuk melakukan penyitaan, dan pengamanan buku-buku itu, karena berpotensi mengandung unsur mengajarkan dan atau ajakan untuk mengikuti paham Komunisme/Leninisme/Marxisme, sebagaimana Tap MPR 25/1966 dan pasal 107 UU 27/1996.

Di wilayah lain, aparat gabungan TNI, POLRI, dan Kejaksaan Negeri, juga menyita 6 eksemplar dari 3 jenis buku yang ditengarai memuat komunis di toko buku Nagare Boshi, Jalan HOS Cokroaminoto, Kota Padang, Sumatra Barat, Selasa, 8 Desember 2018, sore. Ketiga buku yang disita berjudul Kronik 65, Jasmerah, dan Mengincar Bung Besar. Seluruh buku itu disita dan dibawa ke Markas Kodim setempat.

Selain itu, ada juga buku bermuatan komunis yang disita berjudul Empat karya Filsafat, Menempuh Jalan Rakyat karya DN. Aidit, Manifesto Partai Komunis karya Karl Marx dan Fredrich Angels, Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, karya Soe Hok Gie, Gerakan 30 September 1965 kesaksian Letkol PNB. Heru Atmojo, Nasionalisme, Islamisme, Marxisme, Oposisi Rakyat, Gerakan 30 September 1965, dan Gestapu 65: PKI, Aidit, Sukarno dan Soeharto

Pertanyaannya, apa yang salah ketika aparat keamanan telah memaknai, buku-buku aliran kiri yang digrebek ini, diduga mengandung ajaran dan paham komunisme?

Untuk meneliti judul dan isi buku tersebut, aparat tentu menggandeng kejaksaan dan dinas terkait, dan untuk sementara buku-buku diamankan supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Jika ada aparat negara yang melarang aksi penegakkan hukum tersebut, bukankah ini sama dengan hikayat tukang cukur yang sangat gondrong, dan akhirnya semua warga kerajaan menjadi gondrong dengan panjang rambut berpuluh-puluh meter?

Bagaimana pun, atas nama pelaksanaan dan penegakkan hukum pidana terhadap tindakan penyebaran komunisme sebagai kejahatan keamanan negara, Jaksa Agung M Prasetyo tetap membenarkan ketika unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI), POLRI, dan Kejaksaan melakukan penyitaan ratusan buku yang mengandung unsur komunisme di Kediri dan Padang, pada rentang akhir 2018 hingga awal 2019.

Bagi Prasetyo, razia diperlukan jika memang buku-buku tersebut memuat ajaran komunisme. Anehnya, langkah penegakkan hukum oleh institusi Kejaksaan dan TNI ini malah mendapat tentangan dari beberapa pihak.

Alangkah paradoks dan mengenaskan, ketika sebuah Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) malah menilai, tindakan jaksa agung tersebut bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UUD RI 1945.

Bahkan, PSHK malah mendorong Presiden Joko Widodo masuk ke kubangan hukum, agar Joko Widodo memberikan teguran kepada Jaksa Agung, atas pernyataannya yang tidak mencerminkan perannya sebagai pimpinan tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum.

Apakah PSHK sedang akan membenturkan Presiden, agar melawan TAP MPR Nomor XXV/MPRS/1966 dan UU 27/1999, sekaligus mendeligitimasi KUHAP?

Padahal, Institusi Kejaksaan dan TNI justru melaksanakan penegakkan atas landasan konstitusi, untuk memerangi komunisme yang tertuang dalam TAP MPR Nomor XXV/MPRS/1966 tahun 1966, yang memuat LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNIS/ MARXISME-LENINISME.

Sebuah landasan hukum kenegaraan yang harus selalu ditaati dan akan terus berlaku hingga kapan pun, sebagaimana ditandaskan oleh Profesor Mahfud MD pada pertengahan 2016.

Dengan sangat gamblang, Mahfud menyatakan, TAP MPR Nomor XXV/MPRS/1966 adalah sebuah Tap MPRS yang dibuat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), saat lembaga itu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara.

Sekarang, MPR berkedudukan sama dengan DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagaimana perubahan Undang-Undang 1945 pada 1999. Maka, sampai kapan pun, tak ada lagi lembaga, termasuk MK, yang berhak atau berwenang mencabut Tap MPRS, itu.

Tindakan Institusi Kejaksaan sangat sah, sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Pidana yang sah berlaku, pada Pasal 107 a (sebagaimana juga dimuat dalam UU No.27/1999), yang menyatakan, “Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Hukuman lebih berat bagi para penyebar ajaran komunisme, diperkuat juga pada KUH Pidana Pasal 107 b, 107 c, 107 d, 107 e, dan 107 f. Khusus pada Pasal 107 e, (sebagaimana tertuang pada UU No.27/1999), akan menjatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, dengan catatan,

“barangsiapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya; atau  barangsiapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah.”

Berbagai payung hukum KUH Pidana di atas, begitu gamblang menyatakan, apa pun bentuk komunisme sebagai kejahatan keamanan negara, harus dipidana dengan sangat berat, tanpa kecuali.

Yang justru sangat perlu dicermati, pada pasal 107 e, ada ancaman sangat keras bagi siapa pun yang mengadakan kerja sama dengan pihak mana pun berasaskan ajaran Komunisme/ Marxisme Leninisme, dari dalam negeri maupun luar neger

Berangkat dari pasal 107 e tersebut, alangkah paradoks ketika ada seseorang atau sebuah partai atau sebuah pemerintahan, justru mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme Leninisme.

Ketika aparat hukum sebuah negara tidak menindak sebuah individu tertentu, partai, atau pun aparat pemerintahan, yang mengadakan kerja sama dengan negara-negara komunis di luar negeri (RRC, Korea Utara, Vietnam, Laos, Transnistia, Kuba), bukankah itu sama dengan hikayat paradoks tukang cukur?

Bukankah partai itu layak dibubarkan dan individunya dijebloskan penjara minimal 12 tahun sesuai KUHAP?

Jika paradoks penegakkan hukum atas komunisme ini terus terjadi, tentu akan selalu menjadi mimpi buruk bagi masyarakat secara luas. Lihatlah berbagai fenomena, ketika banyak pihak memakai lambang komunis begitu bebas, bahkan banyak yang membela komunisme dan malah menyatakan, bahwa komunisme itu baik.

Apalagi, ada aparat pemerintah yang menyatakan, bahwa kaos bergambar lambang palu arit hanyalah mode belaka. Betapa paradoks dan sungguh mengenaskan ketika kita melihat, seorang aparat negara yang tidak mengerti atas hukum yang berlaku sah melarang komunisme berikut berbagai lambangnya, dan malah membela sesuatu yang dilarang oleh KUHAP!

Tampaknya, paradoks atas penegakkan hukum komunisme, perlu segera disudahi. Setelah peristiwa Razia Buku Komunis oleh institusi Kejaksaan, POLRI, dan TNI menjadi polemik, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo justru mengusulkan untuk melakukan razia buku yang mengandung ajaran komunisme dan ideologi terlarang lainnya secara besar-besaran. Usulan tersebut berkaitan setelah disitanya beberapa buku di sejumlah tempat.

Prasetyo menduga, buku yang mengandung paham terlarang juga ditemukan di toko toko buku atau daerah lainnya. Buku-buku sitaan TNI dan Kejaksaan tersebut, kemudian dikaji oleh tim clearing house di Kejaksaan.

Atas nama penegakkan hukum, tentu tim clearing house di Kejaksaan tidak perlu ragu. Ada yurisprudensi yang bisa dijadikan acuan di masa lalu. Misalnya, pada 2007, Kejagung berani memberangus buku-buku pelajaran SMP dan SMA, karena tidak menyertakan Peristiwa Madiun 1948, serta tidak menyebut PKI dalam peristiwa G30S.

Peristiwa Madiun dan G30S, termasuk dalam buku pelajaran sejarah jilid III. Meski saat itu mendapat tentangan dari berbagai pihak, namun Kejagung bergeming.

Di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Hendarman Supandji, pada 2009, Kejagung melarang peredaran lima buku. Antara lain, buku Dalih Pembunuhan Massa Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto karangan John Rosa, Suara Gereja bagi Umat Tertindas Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri karangan Cocratez Sofyan Yoman.

Kemudian, Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965 karya duet Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan, Enam Jalan Menuju Tuhan karangan Darmawan, serta buku Mengungkap Misteri Keberagaman Agama karya Syahrudin Ahmad.

Ketika polemik atas razia buku kiri ini terjadi, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Riyacudu, pun mendukung usulan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo untuk melakukan razia buku yang mengandung ajaran komunis dan ideologi terlarang lainnya secara besar-besaran.

Menurut Ryamizard Riyacudu, buku yang berisi ajaran komunis sangat berbahaya, jika diperjual belikan di masyarakat, di mana negara ini pernah terjadi pemberontakan keji para komunis pada 1948 dan 1965.

Bahkan, Ryamizard mensinyalir, para antek komunis telah diketahui melakukan rapat di berbagai tempat. Ryamizard Riyacudu pun menilai, persoalan komunis saat ini berlatarbelakang rasa dendam, dan hal tersebut perlu dikecilkan, agar tidak menjadi besar yang nantinya dapat membahayakan negara Indonesia.

Langkah hukum dari Kejaksaan yang ditentang segelintir pihak ini, ternyata mendapat dukungan dari Fraksi PPP Komisi III DPR RI pada Kamis, 24 Januari 2019.

Mereka juga setuju dengan larangan dan razia buku yang ditengarai bisa menjadi alat propaganda ajaran komunisme-marxisme.

Menurut anggota komisi III dari Fraksi PPP, Arsul Sani, Tim Razia harus dibentuk terlebih dahulu untuk mengkaji buku-buku yang termasuk propaganda atau kajian analisis akademik, yang justru berfungsi mengkritik ajaran komunisme itu sendiri.

Selain mendapat dukungan dari kalangan legislatif, Mantan Kepala BIN, AM Hendropriyono, mendukung langkah Kejaksaan Agung RI dan TNI untuk merazia buku-buku yang berisi paham provokatif dan berpotensi merusak generasi anak bangsa.

Menurut Hendropriyono, semua buku yang isinya provokasi paham antiPancasila, entah itu paham PKI seperti marxisme atau paham apa pun yang bertujuan meracuni generasi muda kita, harus dirazia. Karena bisa menumbuhkan generasi yang tidak lagi mencintai bangsanya, antiNKRI, dan antiPancasila

Hendropriyono yang saat ini menjabat sebagai Ketua Senat Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM), justru menyebut, langkah cepat yang dilakukan pemerintah melalui Kejaksaan Agung dan TNI, harusnya diapresiasi dan mendapat dukungan semua pihak.

Bagi Hendro, langkah ini sudah benar, cepat, dan tepat untuk sifatnya pencegahan. Jadi, berbeda dengan razia buku yang pernah dilakukan aktivis LSM pada 2001.

Hendro yakin, buku yang kini sedang dirazia pemerintah adalah buku-buku yang bersifat propaganda dan bertujuan menggalang opini umum, agar menjadi kekuatan pendesak terhadap pemerintah, dan kelak ujung-ujungnya mendesak pemerintah untuk minta maaf atas pelanggaran HAM terhadap PKI.

Dalam pengamatan Hendropriyono, akibat provokasi PKI dan paham antiPancasila yang semakin marak, kondisi sosial masyarakat sudah goncang. Dalam keadaan kegoncangan itu, tindakan yang dilakukan pemerintah dalam razia buku kiri, menurut Hendro, sama sekali bukan pelanggaran hukum, karena sesuai dengan TAP MPR No.XXV/MPRS/ Tahun 1966, UU 27 tahun 1999, dan pasal 107 KUHA Pidana.

Dari berbagai pendapat di atas, tanpa perlu banyak kita perdebatkan, bagi mereka yang menentang langkah kejaksaan untuk melakukan razia buku kiri secara besar-besaran bersama aparat keamanan gabungan, kita boleh simpulkan sebagai manusia paradoks dalam konstelasi penegakkan hukum di negara ini.

Sembari menunggu wujud nyata dari Kejaksaan Agung yang akan segera melakukan razia buku kiri secara besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia, mungkin kita perlu merenung bersama; jika tim clearing house Kejaksaan Agung masih ragu dalam melakukan kesimpulan atas kajian buku komunis, siapa sebenarnya yang Maha Paradoks di negara ini?

Apa kita perlu bertanya kepada tukang cukur dalam kisah kerajaan yang hukumnya paradoks di atas?

Lihat juga...