Pembangunan Gedung Baru DPRD Flotim Masih Jadi Perdebatan

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

392
Ketua DPRD Flotim Yoseph Sani Bethan. Foto : Ebed de Rosary

LARANTUKA — Ketua DPRD kabupaten Flores Timur mengaku siap bertanggungjawab apabila penetapan anggaran untuk pembangunan gedung DPRD Flores Timur (Flotim) menyalahi aturan dan berdampak hukum.

“Saya bertanggungjawab atas kebijakan dan keputusan anggaran yang telah lembaga tetapkan yang oleh orang lain dikatakan menyalahi aturan dan berdampak hukum,” tegas Yoseph Sani Bethan, ST, ketua DPRD Flotim, Rabu (20/2/2019).

Kepada Cendana News, Nani sapaan karibnya kembali menegaskan bertanggungjawab atas keputusan anggaran yang sudah di-Perdakan. DPRD hanya dalam kebijakan anggaran dan itu sudah final diputuskan untuk di bangun.

“Soal tempat dan lokasi serta proses lainnya menjadi domain dan kewenangan pemerintah, bukan DPRD Flotim. Sejak tahun 2016 hingga mendekati akhir 2017 pemerintah masih merencanakan lokasi di Batuata bekas kantor PU. Sambil pemerintah berusaha menyelesaikan konflik tanah itu dengan masyarakat,” jelasnya.

Akhir tahun 2017 ungkap Nani, pemerintah memutuskan untuk lokasi kantor DPRD baru di kelurahan Waibalun. Ini sesuai dengan implementasi visi misi pemerintahan baru di Perda RPJMD 2017-2022 “Desa membangun Kota Menata”. Lokasi di Batuata tak dapat diselesaikan karena berbenturan dengan masyarakat.

“DPRD meminta penjelasan pemerintah atas penentuan tempat ini dan dalam penjelasan pemerintah bahwa ini bagian dari implementasi visi misi dan pemanfaatan lahan yang sudah lama tidak terpakai,” terangnya.

Penjelasan pemerintah kata Nani, terkait konsep pembangunan fasilitas pemerintah dan publik yang lebih merata untuk mendorong pemerataan populasi penduduk.Juga terkait pertumbuhan ekonomi karena bergeraknya sektor rill. Sedangkan bangunan lama menjadi cagar budaya yang terlindungi.

“Sejak 2016 pemerintah dan DPRD sepakat dan sepaham untuk menganggarkan secara multiyears pembangunannya, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Secara umur teknis atau ekonomis dan menjawabi tuntutan kebutuhan akan ruang dan gedung yang representatip,” ujarnya.

Soal pelanggaran Perda RTRW tambah Nani, mungkin juga terlalu berlebihan karena pemerintah sejak 5 tahun yang lalu sudah sepakat untuk me-review Perda dimaksud.Perda tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kondisi tata ruang saat ini.

DPRD juga sambung Nani, meminta pemerintah untuk mensosialisasikan dan memediasai kelompok-kelompok masyarakat untuk menjelaskan beberapa hal. Misalnya soal teknis terkait pembangunan kantor DPRD yang sudah dijelaskan bahwa layak dibangun oleh pemerintah.

Sementara itu, Theodorus Wungubelen, anggota Koalisi Rakyat Bersatu Flotim meminta Ketua DPRD jangan membangun argumentasi yang keliru. Menurutnya, ketua DPRD katakan gedung DPRD yang baru harus tetap di bangun karena gedung yang ada sekarang sudah tidak efektif dari sisi konstruksi dan instalasi listriknya sudah tua sehingga gampang terbakar.

“Sebaliknya, gedung yang lama menurut ketua DPRD akan tetap berdiri kokoh dan dijadikan ikon serta simbol wibawa daerah dan di jaga sebagai cagar budaya Pernyataan ini saling bertentangan,” tegasnya.

Ditambahkan, ketua DPRD diminta tidak menjadikan konsep pembangunan masa lalu sebagai kambing hitam. Perda Nomor 7 tahun 2012 telah menetapkan kelurahan Waibalun sebagai daerah industri pengolahan dan pusat transportasi penyebarangan.

“Ini merupakan produk hukum daerah yang dibahas dan ditetapkan juga oleh ketua DPRD,” sebutnya.