Pembuangan Limbah ke Sungai di Banyumas Masih Marak

Editor: Mahadeva

428
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas, Suyanto (FOTO : Hermiana E.Effendi)

PURWOKERTO – Praktik pembuangan sampah dan limbah rumah tangga ke sungai masih marak terjadi di Kabupaten Banyumas. Limbah domestik, termasuk limbah dari usaha kecil seperti lhoundry, masih banyak dijumpai di sungai-sungai. Padahal limbah tersebut sangat berpotensi mencemari lingkungan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas, Suyanto, menyatakan, kebiasaan masyarakat yang masih membuang limbah ke sungai tanpa proses pengolahan terlebih dahulu tersebut sangat memprihatinkan. Hal tersebut mengancam habitat dan ekosistem sungai. ʺTentu kita sangat sayangkan, terutama pemilik usaha yang masih membuang limbahnya ke saluran air secara langsung,ʺ katanya, Rabu (20/2/2019).

Sementara, limbah domestik dari rumah tangga, tercatat kondisinya lebih kompleks. Tidak hanya berkaitan dengan kotoran manusia, tetapi juga sisa dari aktivitas rumah tangga seperti minyak bekas, detergen dan limbah lainnya. Dalam pengontrolan limbah rumah tangga tersebut, DLH mengaku mengalami kesulitan. Di sisi lain, pencemaran sungai karena kegiatan usaha, jumlahnya cukup banyak.

Sementara, sesuai aturan yang berlaku, semua kegiatan yang menghasilkan limbah, maka ada kewajiban untuk mengelola limbahnya sebelum masuk ke pembuangan akhir. Undang-Undang juga menyebut, proses pendirian sebuah usaha, seharusnya mengantongi izin lingkungan berupa Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

Sampah rumah tangga masih banyak terlihat di sungai-sungai di wilayah perkotaan di Banyumas . (FOTO : Hermiana E.Effendi)

Jika usaha dalam skala besar dan dampak lingkungannya dinilai tidak signifikan, wajib melakukan Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Di dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.32/2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebut, usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL dan UPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

“Jadi, jika usaha seperti laundry itu, jika legal maka sudah mengajukan SPPL ke DLH dan harus ada IPAL nya. Kalau tidak ada izin, akan dikenakan penegakan dan pelarangan. Kalau itu usaha kecil kita bisa lewat Satpol PP,” jelasnya.

Suyanto menyarankan, untuk usaha-usaha yang masih membuang limbah secara langsung ke saluran air, segera membuat IPAL secara sederhana. Yaitu, dengan membuat beberapa filter sebelum limbah masuk ke saluran air.

Lihat juga...