hut

Pemekaran Bekasi Utara Tinggal Tunggu Tandatangan Presiden

Editor: Mahadeva

BEKASI — Wacana Pemekaran wilayah Utara Kabupaten Bekasi, hanya tinggal menunggu tandatangan presiden. Yaitu mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Desain Besar Penataan Daerah (Desertada), pengganti Undang-undang No.23/2004, tentang desain penata daerah (Destada).

Sanusi Nasihun, Ketua Aliansiutara penggagas DOB Utara Bekasi – Foto M Amin

Tim Aliansiutara, penggagas Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bekasi Utara di Kabupaten Bekasi, bersama forum komunikasi daerah se-Jawa Barat, akan mengikuti rapat nasional tentang pemekaran wilayah. Mereka akan mendesak Presiden segera menandatangani RPP pengganti UU No.23/2004 tersebut.

“Rencana Pemekaran Bekasi Utara menjadi Daerah Otonomi Khusus, sudah mendapat respon positif dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Dan telah memasukkan Pemekaran Bekasi Utara di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jabar,” kata Ketua Aliansiutara, Sanusi Nasihun, kepada Cendana News, Kamis (7/2/2019).

Masuknya Bekasi Utara sebagai DOB, di dalam RPJMD Provinsi Jabar, merupakan janji politik Ridwan Kamil pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) lalu. Hal itu memperkuat harapan wacana DOB Bekasi Utara, sebagai wilayah keseimbangan perubahan pembangunan, dapat segera terwujud.

Mengenai pemekaran di Utara Bekasi, ada dua peluang. Kabupaten Bekasi masuk ke dalam konsep wilayah Jabodetabek. Sehingga cukup strategis dalam tataran kepentingan nasional. Dari kajian yang telah dilakukan tim ahli, disimpulkan, 83 persen rakyat di Utara Kabupaten Bekasi, meminta dimekarkan. Alasan lain dari pemekaran adalah, pelayanan yang tidak terpenuhi oleh kabupaten, sehingga banyak potensi di wilayah utara yang terbiarkan.

“Rentang wilayah terlalu luas, sehingga berat untuk mengkover keseluruhan dari sisi pembangunan. Begitupun masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan harus ke Deltamas Cikarang, jaraknya cukup jauh,” tegasnya.

Persoalan lain adalah, karut marut pengelolaan sampah di Utara Bekasi. Dengan kondisi tersebut, Sanusi menilai, Utara Bekasi terkesan dianaktirikan. Melalui pemekaran, diyakini akan terwujud kemakmuran dan keadilan, karena Utara Bekasi memiliki potensi yang berlimpah.

Bekasi Utara menjadi DOB sudah mendapat Surat Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan nama Kabupaten Bekasi Utara. Pemekaran akan meliputi 13 kecamatan yaitu, Tambun Utara, Tambun Selatan, Babelan, Tarumajaya, Cibitung, Sukatani, Sukawangi, Tambelang, Muaragembong.

Lihat juga...