hut

Pemekaran Kampung di Manokwari Dilakukan Selektif

Ilustrasi, googlemaas

MANOKWARI – Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, mempertimbangkan tingkat kerawanan bencana dalam menjawab usulan pemekaran kampung di daerah tersebut.

Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari, Wanto, mengatakan, pemekaran harus mempertimbangkan keberlanjutan, efisiensi, keamanan, dan keselamatan.

“Ini menjadi aspek penting, jangan sampai nantinya setelah kampung berkembang, lalu musibah bencana alam terjadi. Bukan sekadar kerugian materi yang kita perhitungkan, melainkan juga jiwa manusia,” katanya, Selasa (12/2/2019).

Ia mengungkapkan, saat ini sudah ada usulan sebanyak 500 kampung baru di Manokwari. Usulan merata di sembilan distrik/kecamatan di daerah tersebut.

Saat ini, ujarnya, Pemkab sudah membentuk tim yang akan melakukan verifikasi calon kampung yang diusulkan masyarakat. Setiap calon kampung akan di potret untuk mengetahui, luas wilayah, kondisi topografi hingga jumlah penduduk.

“Jadi, tidak bisa serta merta usulan dikabulkan. Kita laksanakan sesuai aturan, sehingga nantinya tidak ada masalah yang timbul,” sebut Wanto.

Selain aspek kerawanan bencana seperti longsor dan banjir, lanjut Wanto, Pemkab juga mempertimbangkan status kawasan serta hak ulayat lokasi calon kampung. Hal ini untuk memastikan, agar ke depan tidak terjadi konflik hak ulayat.

“Harus jelas, jangan sampai kampung berdiri di orang lain punya lahan. Ini bisa memicu masalah,” sebutnya.

Terkait pemekaran kampung, katanya, Pemprov Papua Barat telah mengeluarkan kebijakan moratorium atau penghentian sementara proses usulan pemekaran kampung, kelurahan dan distrik. Pemkab Manokwari pun sudah menerima surat dari Pemprov Papua Barat terkait moratorium tersebut.

“Intinya, tim akan bekerja secara selektif. Seluruh usulan akan dinilai dari seluruh aspek sesuai aturan,” pungkasnya. (Ant)

Lihat juga...