hut

Pemkot Pastikan, Peserta BPJS Aktif di Bekasi Bisa Gunakan KS

Editor: Mahadeva

Wakil wali Kota Bekasi, Tri Adhianto - Foto M Amin

BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi memastikan, warga peserta BPJS aktif bisa menggunakan Kartu Bekasi Sehat (KS). Kartu  berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) tersebut, tetap bisa digunakan untuk berobat di rumah sakit yang telah bekerjasama dengan pemerintah.

Bagi warga kota Bekasi, yang saat ini belum memiliki KS dan tiba-tiba sakit, bisa langsung datang ke rumah sakit untuk berobat dengan hanya menunjukkan KTP dan kartu keluarga. Mereka akan tetap langsung dilayani, di kelas tiga. “Peserta BPJS aktif tetap bisa menggunakan KS. Tetapi itu pilihan, karena ketentuannya hanya BPJS mandiri, bisa dilayani KS, asalkan berkenan di kelas tiga. Tetapi tidak untuk BPJS PBI yang ditanggung pusat,” jelas Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, Senin (11/2/2019).

BPJS PBI, adalah peserta BPJS yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah pusat. Mereka tidak bisa menggunakan KS untuk menghindari dobel pembiayaan. Dikonfirmasi, makin besar alokasi anggaran APBD untuk KS di 2019, yang mencapai Rp300 miliar namun ada pengurangan fungsi, Tri Adhiyanto, menegaskan, untuk rakyatnya pemerintah tidak melihat besarnya biaya yang harus dikeluarkan.

Yang terpenting adalah pemerintah hadir di tengah masyarakat. “Pemkot hadir dalam rangka memberi kesejahteraan kepastian jaminan kesehatan bagi seluruh wara masyarakat-nya,” tandasnya.

Dana yang dialokasikan untuk KS, merupakan hasil kontribusi pajak, dan kegiatan lain yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah. Dana yang terkumpul dikembalikan lagi kepada masyarakat. Ke depan, jika ada rumah sakit yang sudah bekerjasama tetapi tidak memberi pelayanan sesuai kesepakatan, akan ditindaklanjuti dengan pemutusan kerjasama. “Masih banyak rumah sakit di Bekasi yang ingin ikut menjadi bagian, tetapi di batasi karena pemerintah ingin mengoptimalkan puskesmas di setiap kelurahan,” sebutnya.

Saat ini, ada sekira 37 rumah sakit swasta yang sudah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Bekasi, dalam pelayanan KS. Hal tersebut, akan terus dievaluasi.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati, menambahkan, dinkes sudah melakukan pemanggilan seluruh rumah sakit yang bekerjasama dengan Pemkot Bekasi. Dalam kesempatan itu, dijelaskan, saat ini sedang dilakukan persiapan sekira 200 ribu jiwa untuk diintegrasikan menjadi ke BPJS atau program lain. “Kami mengimbau, warga yang sakit dapat memanfaatkan fasilitas Puskesmas di setiap kelurahan, karena sudah memadai bahkan beberapa puskesmas sudah memiliki pelayanan rawat inap,” ujar Tanti.

Lihat juga...