Pemprov Ambil Alih Pengelolaan Air di Jakarta

Editor: Mahadeva

239

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta mengambil alih pengelolaan air dari pihak swasta. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Pemprov DKI telah mengalami kerugian setelah perjanjian pengelolaan air oleh PALYJA dan Aetra 1997.

“Posisi Pemprov DKI sangat jelas dan tegas, pemprov akan segera ambil alih pengelolaan air di Jakarta demi dukung target perluasan air bersih di Jakarta. Tujuannya, koreksi perjanjian yang dibuat masa Orba 1997, selama 20 tahun perjanjian, pelayannya air bersih tidak sesuai dengan apa yang diharapkan,” kata Anies, Senin (11/2/2019).

Di 1998 silam, pengelolaan air diberikan kepada swasta, namun kerjasama tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Cakupan awal di 1998 adalah 44,5 persen. “Di 1998, sudah berjalan 20 tahun (2018), dari 25 tahun yang ditargetkan. Dan di 20 tahun, hanya meningkat sampai 59,4 persen. Artinya, waktu 20 tahun hanya meningkat 14,9 persen,” ungkap Anies.

Anies mengklaim, pengambilalihan sangat penting, untuk mengoreksi perjanjian yang dibuat di 1997 lalu. Setelah perjanjian kerja sama berjalan 20 tahun, pelayanan air bersih tidak berkembang sesuai harapan. Cakupan pelayanan tidak tercapai dari target 82 persen, seperti yang dijanjikan. Tingkat kebocoran air mencapai 44.3 persen, menjadikan Jakarta sebagai daerah dengan kebocoran air tertinggi dibanding kota-kota metropolitan di dunia. “Sementara pihak swasta diberikan jaminan keuntungan yang akan terus bertambah jumlahnya setiap tahun. Ketidakadilan perjanjian ini merupakan perhatian kami,” tegasnya.

Anies menyebut, negara harus membagi keuntungan sebesar 22 persen. Padahal, selama 20 tahun, pihak swasta hanya membangun jaringan air dari 44,5 persen di 1998, menjadi 59,4 persen di 2018. Sementara, target di 2023 adalah 82 persen. “Ini problematik, negara dalam perjanjian ini memberikan jaminan keuntungan 22 persen. Target tidak tercapai, tapi keuntungan wajib dibayarkan oleh negara. Kalau hari ini angka tercapai mungkin lain cerita,” tandasnya.

Pemenuhan kebutuhan air bersih sebagai hak dasar warga Jakarta, disebut Anies sebagai prioritas Pemprov DKI Jakarta. Oleh karena itu, sikap pemerintah daerah jelas, yakni mengambilalih pengelolaan air di Jakarta. Orang nomor satu di Ibu Kota Jakarta itu menyebut, ada tiga kerugian yang dialami oleh Pemprov DKI Jakarta dalam perjanjian kerjasama tersebut. Yang pertama, adalah eksklusivitas pengelolaan air.

“Jadi kita tahu, investasi terkait dengan pengelolaan air ini, dalam perjanjian air ini harus seizin pihak swasta. Kita tahun lalu ingin tambah jaringan, namun tidak dimungkinkan oleh peraturan, karena hak itu ada pada swasta. Tambah saja harus izin ke pihak swasta,” jelasnya.

Kemudian, pengelolaan seluruh aspek air bersih dikuasai oleh swasta. Pemerintah tidak memiliki hak untuk pengelolaan. “Dari air baku, pengolahannya, lalu distribusi, dan pelayanan, empat-empatnya ada di sana. Kita Tidak punya kontrol,” kata Anies.

Untuk itu, Anies akan mengikuti saran Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum, untuk mengambilalih pengelolaan air bersih sepenuhnya menjadi oleh PAM Jaya. Anies menyebut Pemprov akan melakukan tindakan perdata. Dirut PAM JAYA dan Tim Evaluasi Tata Kelola Air, diminta  mempersiapkan langkah teknis pengambilalihan pengelolaan air di Jakarta. Hal tersebut, sesuai semangat keputusan MK di 2013 dan PP 122/2015, tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

Untuk mempercepat proses pengambilalihan fasilitas pengelolaan air, Anies telah memerintahkan kepada Direktur Utama PD PAM Jaya Bambang Hernowo untuk membuat head of agreement dengan dua perusahaan swasta itu. Tindakan tersebut, sebagai langkah awal dalam pengambilalihan pengelolaan air secara perdata. “Saya akan meminta Tim Evaluasi untuk mengawal proses pengambil alihan ini,” tegasnya.

Anggota Tim Tata Kelola Air Minum, Tatak Ujiyati, menjelaskan, pengambil alihan pengelolaan air lewat jalur perdata bukanlah melalui jalan pengadilan. Melainkan dengan menggunakan sistem negosiasi Perjanjian Kerja Sama (PKS). “Ketika mau ambil alih pengelolaan PKS harus dibicarakan karena perjanjian mengikat kedua belah pihak. Jadi harus disepakati oleh kedua pihak swasta,” jelas Tatak.

Dengan perpanjangan masa kerja tim, bakal disiapkan tiga opsi, termasuk opsi pembelian saham oleh Pemprov DKI. Kini Pemprov DKI, masih memperhitungkan untung-rugi dari semua opsi yang tersedia. “Beli saham dan putus kontrak kan ada konsekuensi biaya yang akan dihitung dulu. Nah, kita masih mau mencari yang paling menguntungkan,” kata Tatak.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ), mendesak Anies Baswedan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) No.31K/Pdt/2017. Putusan tersebut memerintahkan, pengembalian pengelolaan air dari pihak swasta kepada pemerintah.

Lihat juga...