Pemprov DKI Ajak Warga Kolaborasi Tata Kampung

Editor: Satmoko Budi Santoso

233

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan, dalam penataan kampung seringkali Pemerintah memakai pola sosialisasi. Pola tersebut bakal diubah oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan tujuan lebih melibatkan warga dalam menata lingkungannya sendiri.

“Inilah yang kita sebut kolaborasi, di mana warga juga terlibat aktif dalam pembangunan lingkungannya. Tujuannya, membantu kita, karena dalam membuat program pemerintah yang sifatnya grass root, dapat dikerjakan oleh grass root itu sendiri,” ucap Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (1/2/2019).

Selain itu, dia menginginkan jajaran Pemprov ke depan juga akan lebih sering terlibat langsung dan mendatangi pertemuan warga guna membangun sinergi antara pemerintah dan warga yang lebih baik.

“Kami menginginkan sebuah kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi, manfaatkan situasi pertemuan ini menjadi pertemuan interaktif dan berlangsung konsisten,” ungkapnya.

Selain pertemuan warga, Pemprov DKI Jakarta juga siap membantu dalam hal mendanai rancangan pembangunan dari hasil diskusi kampung.

Terlebih, saat ini regulasi mengenai pendanaan untuk kegiatan mandiri warga telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pasal 24 tentang Pengadaan Barang Jasa melalui swakelola pada tipe tiga dan empat. Dana itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Insyaallah nanti kita danai. APBD itu sekarang bermacam-macam. Terutama swakelola tipe empat, kita berikan kepada masyarakat. Jadi, masyarakatlah yang akan melaksanakan dengan sistem pelaporan yang profesional,” imbuhnya.

Anies menyampaikan, pemerintah pusat telah mengeluarkan aturan baru soal pelaksanaan pembangunan oleh masyarakat dengan dana yang bersumber dari pemerintah.

Tipe IV yakni swakelola yang direncanakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.

“Keluar peraturan, membolehkan kepada pemerintah untuk mendanai atau menyerahkan proses pembangunan itu kepada masyarakat dengan ukuran kinerja yang jelas,” kata Anies.

Anies mencontohkan proyek pengaspalan jalan. Dinas terkait memberi dana untuk digunakan oleh masyarakat.

“Anggarannya di Dinas Bina Marga. Kalau dulu mereka melakukannya lewat badan usaha, kalau sekarang ada namanya tipe 4. Dan ini baru DKI yang melakukan sekarang. Ini memang barang baru. Baru DKI yang melakukan,” ucap Anies.

Menurut Anies, masyarakat memiliki kemampuan untuk menata kampung. Jadi, jangan meremehkan kemampuan masyarakat.

“Aduh hati-hati, menurut saya kalau itu menyangsikan, bias. Bias kalau mengatakan masyarakat tidak punya kompetensi. Masyarakat itu banyak yang punya kompetensi. Apalagi ketika sampai pada kegiatan di kampungnya,” ucap Anies.

Selain itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mencontohkan, Pemprov DKI sudah memiliki perhitungan anggaran saat akan membangun jalan gang sepanjang 200 meter di suatu wilayah.

Pemprov DKI mengalokasikan anggarannya, sementara pembangunan diserahkan kepada masyarakat. Selain itu, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait akan mengawasi pembangunan yang dilakukan masyarakat.

“Pemerintah sudah punya perhitungan, membangun jalan 200 meter itu biayanya berapa, unit cost-nya berapa. Itu nanti diaudit,” ucap Anies.

Namun orang nomor satu Ibu Kota itu belum memastikan kapan rencana itu bakal direalisasikan. Untuk pemberian dana langsung dilakukan agar masyarakat merasa memiliki kampungnya sehingga mereka akan mengawasi dan merawat hasil gotong royongnya.

“Jadi, kalau misalnya jalan mereka yang bangun, mereka yang ngawasi, mereka yang merawat. Kenapa? Karena mereka bangun sendiri dan dari beberapa analisa, justru terjadi penghematan dari sisi pembiayaan karena labour-nya itu dihitung ada yang labour langsung, ada yang tidak langsung,” tutupnya.

Baca Juga
Lihat juga...