hut

Pemprov Sumbar Usul Penanganan Pascakebakaran Ditangani BNPB

Editor: Koko Triarko

PADANG – Provinsi Sumatra Barat, pernah mengalami kebakaran hebat, sehingga dinilai perlu adanya penanganan pascakebakaran secara maksimal. Wakil Gubernur Sumatra Barat, Nasrul Abit, mengatakan, agar maksimal, maka diharapkan penanganan pascakebakaran dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

Ia menjelaskan, di Sumatra Barat pernah terjadi kebakaran dengan skala besar, seperti kebakaran di Pasar Ateh, di Kota Bukittinggi yang menghanguskan ribuan kios. Kebakaran rumah dan pasar lainnya juga terjadi di beberapa daerah lainnya.

Menurutnya, melihat kepada rentetan kebakaran yang terjadi, baik skala besar maupun kecil, perlu adanya penanganan langsung dari BNPB.

Wakil Gubernur Sumatra Barat, Nasrul Abit/ Foto: M. Noli Hendra

“Seharusnya, kebakaran seperti rumah dan pasar menjadi ranah BNPB. Sedangkan, saat ini kewenangan itu berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” katanya, Jumat (8/2/2019).

Nasrul menjelaskan, sebagaimana disebutkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, sub urusan bencana masuk dalam rumpun urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan bencana juga masuk dalam rumpun ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Untuk itu, katanya, konsekuensinya urusan bencana mengandung layanan dasar, memerlukan standar pelayanan minimal (SPM) dan menjadi prioritas.

Mendagri pun kemudian merinci jenis pelayanan dasar SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Pasal 9 ayat (3) huruf b, c, d PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM.

Jenis pelayanannya mencakup pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

“Jadi, kata Mendagri, daerah wajib menganggarkan sub urusan bencana dalam APBD. Daerah juga wajib memastikan kegiatan pengurangan risiko bencana tercatat dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Nah, hal inilah yang kita harapkan semua kebakaran ini ditangani oleh BNPB,” sebutnya.

Ia menyebutkan, Pemprov Sumbar menginginkan penanganan kebakaran rumah atau pasar itu berada di bawah BNPB, sehingga hal itu membuat pengerjaannya menjadi satu tangan, dan akan lebih maksimal.

“Usulan ini juga merupakan suara dari bupati dan wali kota di Sumatra Barat, dan ketika Pak Doni ke sini, langsung kita sampaikan,” ujarnya.

Nasrul menilai, kebakaran hutan dan lahan sudah berada di bawah penanganan BNPB, sehingga itu berpendapat, alangkah lebih baiknya penanganan kebakaran lainnya disamakan, seperti rumah dan pasar, sehingga akan lebih maksimal, baik itu dari segi penanganan dan bantuan.

“Misalkan ada kebakaran pasar menghanguskan 100 toko. Jika BNPB yang terjun, maka penanganan akan maksimal dari aspek penanganan dan bantuannya. Jika satu tangan, akan memudahkan koordinasi ke pusat,” ujarnya.

Ia mengatakan lagi, setelah diberikan usulan langsung kepada Kepala BNPB saat datang ke Sumatra Barat itu, BNPB akan menindaklanjuti ke pusat.

“Usulan kita diterima dengan baik, dan Pak Doni akan membawa usulan kita ini dengan langsung membicarakannya ke tingkat pusat,” tegasnya.

Lihat juga...