Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Harus Tepat Sasaran dan Sesuai Ketentuan

Editor: Mahadeva

230
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali, Ida Bagus Wisnu Ardana - Foto Sultan Anshori

BADUNG – Petani yang berhak menggunakan pupuk bersubsidi adalah yang memiliki lahan kurang dari dua hekatare. Distribusi pupuk berubsidi dilakukan dalam pengawasan penuh.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali, Ida Bagus Wisnu Ardana, mengatakan, pupuk bersubsidi tersebut urea, SP36, ZA, NPK dan pupuk organik pabrik. Untuk itu, pendistribusian pupuk bersubsidi haruslah tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Dilakukan pembinaan kepada Kios pengecer, penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dapat tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Boleh mencari untung, dengan tetap menguntungkan petani,” ucap Ardana, Selasa (12/2/2019).

Di Provinsi Bali, sebagai penanggung jawab penyedia dan penyalur pupuk bersubsidi untuk pupuk urea adalah PT Pupuk Kalimantan Timur dan non urea adalah PT Petrokimia Gresik. Selanjutnya ditunjuk distributor di tingkat kabupaten atau kota dan pengecer atau kios resmi di tingkat kecamatan dan desa.

Wisnu Ardana meminta, pengecer atau kios penyedia dan penyalur pupuk bersubsidi, dapat mengetahui potensi dari subak atau kelompok tani diwilayahnya. Mereka juga berperan sebagai petugas, yang bertugas memberi petunjuk teknis kepada petani. Termasuk pihak yang memastikan ketersedian stok, minimal dua minggu sebelum dibutuhkan oleh subak.

“Kios juga tidak menjual pupuk bersubsidi dengan harga di atas harga eceran tertinggi, dan tidak menjual pupuk bersubsidi kepada yang bukan berhak. Salurkan pupuk  tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga dan tepat ketentuan. Mari kita optimalkan penyaluran dan pemanfaatan pupuk bersubsidi dalam mendukung pembangunan pertanian,” pungkasnya.

Lihat juga...