Penghentian Swastanisasi Air, Anies Sebut Ikuti Rekomendasi Tim

Editor: Makmun Hidayat

288

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengaku penghentikan swastanisasi air sudah berdasarkan kajian. Lantaran, setelah adanya pengambilan alih oleh Pemprov DKI banyak yang mengkritik dan menyayangkan keputusan tersebut.

Menurut Anies, sikap tersebut diambil pemprov setelah menerima masukan yang disampaikan Tim Tata Kelola Air Minum.

“Kami mengikuti rekomendasi yang disusun oleh tim tata kelola. Jadi tim tata kelola ini menyusun studi, serta mengkaji banyak aspek,” kata Anies saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Pasalnya, Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) yang mendesak agar kontrak swastanisasi diputus. Namun Anies tak menjawab terbuka. Saat ditanya ihwal alasan Pemprov DKI Jakarta tidak memutus kontrak beserta sejumlah konsekuensinya.

“Tim tata kelola merekomendasikan untuk mengambil opsi penghentian melalui mekanisme perdata, dan itu yang kami ikuti,” ujar Anies.

Sementara Anggota Tim Tata Kelola Air Minum, Tatak Ujiyati, menjelaskan penggunaan kata perdata bukanlah melalui jalan pengadilan. Namun tetap menggunakan sistem negosiasi Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Hal itu adalah cara yang memang sudah dilakukan pejabat sebelumnya dalam proses ambil alih wewenang air. Menurut Tatak perjanjian harus mengikat dan disepakati oleh pihak swasta.

Dia merekomendasikan langkah-langkah perdata untuk mengambil alih pengelolaan air minum dari Palyja dan Aetra.

“Ada tiga pilihan yaitu mengambil alih sebagian pengelolaan, kita ambil beberapa yang sesuai dengan PP No. 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, kedua beli sahamnya, ketiga itu bisa putus kontrak sesuai dengan pasal 49 poin 3 dalam perjanjian kerja sama,” tuturnya.

Sedangkan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, menyambut baik sikap Anies untuk mengambil alih Palyja dan Aetra. Selain itu dia juga meminta agar Gubernur DKI dapat mengambil alih seluruh pengelolaan air di Ibu Kota.

Prasetio mengingatkan Anies agar tak perlu merisaukan besaran dana yang harus dikeluarkan DKI untuk menguasai pengelolaan air Jakarta.

“Kalau pun penalti ya sudah enggak apa-apa kami bayar. Enggak usah takut banget. Toh daripada uang kita SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran),” kata Prasetio kepada wartawan.

Diberitahukan sebelumnya, Anies menegaskan akan menghentikan swastanisasi pengelolaan air Jakarta. Menurut Anies, persiapan pengambilalihan mulai dilakukan awal tahun dengan target di akhir tahun bisa segera dianggarkan.

“Mengapa kami ingin mengerjakannya di awal tahun ini? Karena punya konsekuensi fiskal. Jadi kesepakatan-kesepakatan di dalam pengambilalihan melalui tindakan perdata, konsekuensinya ada pada anggaran,” ujar Anies.

Dia menyebutkan secepatnya biaya dianggarkan di APBD Perubahan 2019, atau APBD 2020. Kemudian pengambilalihan akan dilakukan dengan renegosiasi antara PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra. Renegosiasi bisa seputar pembelian saham Palyja dan Aetra.

“Opsi kedua, bisa dengan membuat perjanjian kerja sama (PKS). PKS bakal mengatur soal penghentian kontrak yang disepakati kedua belah pihak,” ungkapnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan pengelolaan air minum di Jakarta kepada PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Thames PAM Jaya (kini bernama PT Aetra Air Jakarta) sejak 1997. Perjanjian ini berlangsung hingga 2023.

Opsi ketiga yakni dengan pengambilalihan sebagian layanan. Pemprov DKI bisa menguasai proses pengelolaan air dari hulu ke hilir secara bertahap sambil menunggu kontrak habis di 2023.

Lihat juga...