Perangkat Desa di Banyumas Mempertanyakan Janji Presiden

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

810
Anggota Komisi A DPRD Banyumas, Saifuddin (FOTO : Hermiana E.Effendi)

BANYUMAS — Janji pemerintah pusat untuk menaikan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa disesuaikan dengan standar gaji pegawai negeri sipil (PNS) golongan II A, terus dipertanyakan di Kabupaten Banyumas. Mengingat hingga satu bulan pasca pertemuan dengan Presiden Jokowi, PP tersebut belum juga turun.

Anggota Komisi A DPRD Banyumas, Saifuddin mengatakan, realisasi dari PP tersebut sangat dinantikan. Sebab, selama ini penghasilan mereka masih kecil dan mereka juga tidak mendapatkan uang pensiun.

ʺTuntutan para perangkat desa untuk kesejahteraan mereka, saya kira sangat wajar, karena mereka merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah di desa dan penghasilannya memang belum memadai. Saat ada janji pemerintah pusat untuk menaikan gaji mereka, ini merupakan angin segar dan sangat ditunggu, sayangnya realisasinya molor,ʺ kata wakil rakyat dari Partai Gerindra ini, Rabu (13/2/2019).

Lebih lanjut Saifuddin menyampaikan, Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan Pemkab Banyumas dalam APBD 2019 justru mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Beberapa desa yang pada 2018 menerima Rp550 juta, tahun ini justru menurun hanya pada kisaran Rp460 juta.

Padahal, lanjut mantan Kades ini, pengalokasian ADD harusnya mengacu pada aturan. Dalam Undang-Undang Desa secara jelas sudah disebutkan, dana yang dialokasikan untuk ADD sebesar 10 persen dari dana transfer yang diterima pemkab dari pemerintah pusat.

Sementara itu, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Banyumas, Mubarok juga mempertanyakan janji presiden. Menurutnya, dalam pertemuan pertengahan bulan Januari lalu, saat PPDI menggelar aksi di Jakarta, presiden menjanjikan PP tentang kenaikan gaji perangkat paling lama akan turun dua minggu setelah pertemuan tersebut.

ʺSekarang sudah satu bulan dan PP yang dijanjikan presiden belum juga turun,ʺ keluhnya.

PP tersebut sangat ditunggu, sebagai pengganti PP Nomor 47 tahun 2015 yang mengatur tentang penghasilan perangkat desa. Dalam PP yang lama tersebut, dijelaskan bahwa penghasilan tetap perangkat desa hanya boleh diambilkan dari ADD yang bersumber dari APBD kabupaten/kota. Bukan dialokasikan dari dana desa yang bersumber dari APBN

Selama ini, untuk desa yang jumlah perangkat desanya tidak lebih dari 10 orang, maka jumlah siltap yang diterima perangkat desa, sudah hampir mendekati gaji pokok yang diterima PNS golongan II A. Namun bila jumlah perangkat desanya lebih dari 10, maka jumlah siltap yang diterima juga semakin kecil. Karena sesuai aturan, siltap yang diambil dari ADD, hanya diperbolehkan kisaran 40-60 persen dari total jumlah ADD yang diterima desa.

Baca Juga
Lihat juga...