hut

Perusahaan di Balikpapan Wajib Alokasikan Dana CSR

Editor: Mahadeva

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi – Foto Ferry Cahyanti

BALIKPAPAN – Perusahaan di Balikpapan wajib mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat di sekitarnya. Hal itu sebagai bagian dari disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan di tahun 2019.

Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, mengatakan, Perda inisiatif DPRD tersebut, selaras dengan Undang-undang No.40/2007, pasal 74,  tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah (PP) No.47/2012, tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

“Alokasi dana dari perusahaan untuk kesejahteraan, kemakmuran dan kelestarian lingkungan sekitar perusahaan merupakan perintah undang-undang, karena itu kita harus mematuhinya,” ungkap  Rizal Effendi, Selasa (5/2/2019).

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, wajib diselenggarakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang pengelolaan sumber daya alam, penyelenggaraan penanaman modal, baik perseroan atau badan usaha. Oleh karena itu, dengan disetujui dan disahkannya perda tersebut, diharapkan perusahaan dapat lebih meningkatkan tanggung jawab sosial mereka, serta kepedulian terhadap lingkungan. “Perda ini merupakan jaring pengaman sosial untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di masyarakat,” tandasnya.

Lebih jauh, Wali Kota Balikpapan menjelaskan, perda tersebut berfungsi merevitalisasi, dan menjaga harmonisasi lingkungan sosial di sekitar perusahaan. Dengan adanya produk hukum tersebut, memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan CSR.

Di masa mendatang, pemerintah akan membentuk forum pelaksana, yang bekerja mengevaluasi tanggung jawab CSR perusahaan. “Tidak menutup kemungkinan akan diberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungaan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.

Penghargaan diberikan kepada perusahan yang benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya, dan mendapat rekomendasi dari forum pelaksana. Sedangkan perusahaan yang melalaikan program tersebut, akan disanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal itu dimaksudkan sebagai langkah penerapan reward dan punishment. 

Lihat juga...