Polda Tangani 12 Kasus Alih Fungsi Hutan di Sumut

287
Ilustrasi -Dok: CDN

MEDAN — Kepolisian Daerah Sumatera Utara hingga kini menangani 12 kasus alih fungsi hutan di beberapa daerah yang telah dijadikan sebagai areal perkebunan.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, mengatakan dari 12 jumlah kasus tersebut ada yang tengah diselidiki maupun yang sudah P-21 atau perkaranya lengkap. Berkas perkara P-21 ada enam kasus dan enam lainnya masih tahap penyelidikan.

“Kasus berupa alih fungsi hutan menjadi kawasan mangrove di wilayah Kabupaten Langkat, Kecamatan Brandan Barat seluas 750 hektare, tersangkanya inisial S, kini kasusnya sudah P-21 dan sedang pelimpahan tahap 2,” ujar Kombes Pol Tatan kepada wartawan, di Mapolda, Jumat (1/2/2019).

Kemudian di wilayah Kabupaten Labuhan Batu Utara, dalam kasus kawasan hutan ditanam dengan sawit tanpa izin, dengan luas 635 hektare. Tersangkanya berinisial SBD dan kasusnya sudah P-21 dan pelimpahan tahap 2.

Selain itu, di Kabupaten Serdang Bedagai kasus alih fungsi hutan seluas 63 hektare dan 112 hektare HPL, dengan satu orang tersangka dan sudah P-21. Alih fungsi hutan seluas 250 hektare, dua orang tersangka yakni J dan R, yang juga sudah P-21.

Alih fungsi hutan di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dengan tersangka AS. Dan terakhir adalah di Labuhan Batu Utara di kawasan hutan produksi terbatas dengan tersangka inisial TM. Berkas perkara kedua kasus tersebut juga sudah P-21.

Kasus yang masih dalam tahap penyidikan, selain kasus PT ALAM, juga di Kelurahan Pasar Baru Batahan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) seluas 600 hektare. Dalam kasus itu, polisi sudah menetapkan Dirut PT SN, inisial IS sebagai tersangka.

“Jadi tidak benar Polda Sumut hanya mengusut PT ALAM, dan tebang pilih dalam penanganan perkara alih fungsi hutan. Setiap perusahaan yang melanggar hukum akan kita periksa, dan diproses secara hukum,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, di Medan, Kamis (31/1), mengatakan penetapan adiknya DS sebagai tersangka alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Langkat sebagai upaya penegakan hukum harus bersifat adil, karena tidak hanya PT ALAM saja yang berada di kawasan itu. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...