Praktisi Hukum Ini Menilai, Ketua DPRD Flotim Bertindak Tanpa Wewenang

Editor: Satmoko Budi Santoso

632

LARANTUKA – Berkaitan dengan pernyataan ketua DPRD Flores Timur (Flotim) di hadapan para pelaku kontra demo bahwa gedung DPRD harus dibangun dan dirinya yang bertanggung jawab jika ada permasalahan hukum, dipertanyakan. Kenapa ketua DPRD ngotot melaksanakan pembangunan dan pasang badan untuk bertanggung jawab?

“Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan dalam APBD. Termasuk pelaksanaan pembangunan yang dibiayai APBD,”  tegas praktisi hukum asal Flores Timur, Pieter Hadjon, SH, MH, Selasa (19/2/2019).

Dikatakan Pieter, tugas DPRD membuat Perda APBD bersama bupati. Setelah Perda disahkan maka bupati membuat peraturan pelaksanaan sebagai pedoman untuk melaksanakan Perda dan selanjutnya melaksanakan APBD.

Praktisi hukum asal Flores Timur, Pieter Hadjon, SH, MH. Foto: Ebed de Rosary

“Tugas DPRD hanya mempunyai kewenangan pengawasan, bukan ngotot melaksanakan pembangunan dan bertanggung jawab. Ngomong, ngotot dan bertindak tanpa wewenang itu namanya ombevoegt dan konsekuensinya batal demi hukum karena cacat wewenang,” sebutnya.

Masyarakat, tandas Pieter, akan bertanya-tanya demi siapa dan untuk apa serta ada apa di balik itu semua? Masyarakat butuh perut kenyang bukan gedung baru yang tidak masuk dalam skala prioritas pembangunan.

“Kalau tidak masuk dalam skala prioritas, berarti tidak urgen dan tidak harus segera dilaksanakan. Salah satu fungsi utama anggaran adalah sebagai alat pengendalian untuk mengendalikan efisiensi pengeluaran, membatasi kewenangan pemda, mencegah adanya salah sasaran (misappropriation) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas,” jelasnya.

Gedung DPRD menurut Pieter, tidak masuk dalam skala prioritas, sehingga pengalokasian dana untuk bangun gedung DPRD adalah sebuah penyimpangan fungsi anggaran.

“Sebagai pejabat harus bertindak berdasarkan kewenangan dan berbuat demi kesejahteraan masyarakat. Boni pastoris est tondere pecus, non deglubere, seorang penguasa berkewajiban sejahterakan masyarakat, bukan menyengsarakan mereka,” tuturnya.

Saat berdialog dengan massa pendemo dari Solidaritas Ata Kiwang, Senin (19/2/2019), ketua DPRD Flores Timur (Flotim) Yoseph Nani Bethan, mengaku, siap bertanggungjawab atas pembangunan gedung DPRD di kelurahan Waibalun.

“Kalau memang ada hal-hal yang berhubungan dengan hukum saya siap bertanggungjawab. Kantor ini sudah tidak efektif lagi dari sisi konstruksi dan teknisnya sudah tidak pas lagi. Sering terancam terbakar karena instalasi listriknya sudah tua,” katanya.

Nani Bethan menambahkan, meski gedung baru dibangun tetapi gedung DPRD yang lama tetap dipertahankan agar menjadi ikon wibawa daerah dan difungsikan sebagai cagar budaya. Terkait rencana lokasi pembangunan di kelurahan Waibalun, menurutnya agar ada pemerataan pembangunan.

“Perkantoran pemerintah dibangun terpusat ke arah timur dengan pertimbangan positif. Waktu itu karena transportasi belum terlalu memadai serta jangkauan masyarakat dari pulau Adonara dan Solor lebih mudah. Namun ada juga sisi negatifnya, yakni melahirkan pertumbuhan sektor rill mikro ekonomi yang terpusat,” sebutnya.

Lihat juga...