Pramono Budi: Program Transmigrasi Era Presiden Soeharto Menjadi Pemersatu Bangsa

Editor: Mahadeva

Ir. H.S. Pramono Budi, M.M, Sekretaris Jenderal DPP Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (PATRI), saat diwawancara Cendana News. Foto. M. Fahrizal

JAKARTA – Bercerita tentang transmigrasi, tentu terbayang dan tidak lepas dari peran sosok Presiden RI ke-2, HM Soeharto. Dengan senyum khasnya, pak Harto menjelajah daerah mulai dari Aceh hingga Papua, yang begitu heterogen dan perlu dibangun dan dipersatukan.

Proses pembunganya tanpa perlu banyak teori, melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I sampai Pelita VI. Yang dibutuhkan rakyat pada saat itu adalah aman, nyaman, bersatu, dan sejahtera. Program transmigrasi di era Presiden Soeharto, masuk dalam generasi transmigrasi orde baru. Sebelumnya pada 1905-1942 disebut kolonisasi. Kemudian Jepang masuk, namanya bukan transmigrasi atau kolonisasi tetapi kerja Rodi (Romusha). Hal itu terjadi sampai 1945.

Kemudian di 1945 hingga 1966, yakni pada masa orde lama, barulah ada transmigrasi, namun tidak terdengar gaungnya. Barulah ketika Soeharto menjadi presiden di 1967, Pelita I sampai VI dicanangkan pada 1969. Dimasa Pelita tersebutlah, gencar dilaksanakannya program transmigrasi.

“Banyak situs atau peninggalan transmigrasi era Soeharto, dari Aceh sampai Papua berhasil dan berkembang pesat. Mungkin kita semua ingat dengan istilah bedol desa, sejuta gambut, program-program itulah yang begitu populer hingga saat ini,”  ungkap Ir. H.S. Pramono Budi, M.M, Sekretaris Jenderal DPP Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (PATRI) menceritakan kepada Cendana News, Rabu (13/2/2019).

Lelaki yang akrab disapa Hasprabu tersebut mengatakan, ketika dirinya berkeliling dikawasan dan pemukiman transmigrasi, desa yang sudah maju diantara belantara, ditempati para tokoh dan sesepuh yang sebagian besar sudah menjelma menjadi kecamatan, ibu kota kabupaten dan kota, bahkan ada yang menjadi provinsi baru.

Betapa kuatnya ingatan para pejuang transmigran, menyimpan memori puluhan tahun bertransmigrasi mengubah lahan hutan belukar menjadi kota yang maju. Perubahan tersebut tidak lepas dari peran serta Presiden Soeharto. Ketika menjadi Presiden Indonesia ke-dua, sejak 1967 hingga 1997, Presiden Soeharto, mendorong pemerataan pembangunan keseluruh pelosok Indonesia. Tidak salah jika kemudian Presiden Soeharto diberi gelar Bapak Pembangunan.

Semua orang pasti tahu dan setuju, periode antara 1967 hingga 1997, menjadi pelaksanaan pembangunan transmigrasi yang sangat luar biasa pesatnya. “Perjuangan mereka dalam membangun pemukiman hasilnya dapat dinikmati saat ini. Barangkali banyak pula anak-anak transmigran dan masyarakat sekitarnya yang tidak menyadari, bahwa kampung yang didiami saat ini dahulunya pemukiman transmigrasi,” tambah Hasprabu yang ditemui Cendana News di Kantor DPP PATRI, Kalibata, Jakarta Selatan.

Hasprabu menyebut, yang jelas dan pasti, ruh dari transmigrasi awalnya hanyalah perpindahan penduduk atau pekerja buruh murah jaman penjajahan. Sementara, di era Soekarno, orientasinya adalah menjaga kedaulatan supaya memperekat antar anak bangsa. Sedangkan di era Soeharto, programnya diperluas dengan mendukung pembangunan daerah, menjaga perbatasan, membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Oleh karena itu transmigrasi lokasinya di daerah-daerah terpencil, dan saat itu belum ada penduduknya.

Menurutnya, filosofi transmigrasi adalah, merekatkan antar anak bangsa, supaya daerah yang bersekat-sekat pulau bisa dipersatukan. Oleh karena itu, transmigrasi dilakukan melalui pemindahan penduduk, dengan ruh gerakan pemersatu. Dan, jikalau transmigrasi sekarang ini masih diperlukan, tentunya bukan lagi berbasis lahan pertanian tetapi sudah menjadi semi industri.

“Tetap masih dibutuhkan, karena sebenarnya transmigrasi itu intinya merekatkan antar suku. Lahan itu sebenarnya hanya pemancing agar orang betah dan kerasan ditempat tersebut, karena jika dipindahkan, dikenalkan, dinikahkan, tetapi tidak diberikan lapangan kerja, tentu sulit terlaksana. Untuk itulah, lahan diberikan, seperti itulah sederhananya,” jelasnya.

Setelah sekira 20 tahun hidup pada masa reformasi (1998-2018), bisa terlihat bagaimana pesatnya perkembangan daerah di Indonesia. Kita patut bersyukur kepada para pemimpin negeri ini yang telah membawa kemajuan bagi bangsanya. Jika dimasa bung Karno transmigrasi menjadi landasan filosofi sebagai gerakan persatuan nasional, maka ditangan Pak Harto, transmigrasi menjadi gerakan untuk program pembangunan.

Perkembangannya, adalah pemekaran desa, kecamatan, kabupaten, dan kota baru, yang bermunculan dimasa reformasi. Tetapi mungkin hanya sedikit yang tahu, bahwa ternyata pemekaran desa, kecamatan, kabupaten, dan kota baru adalah hasil perjuangan Pak Harto melalui Transmigrasi. “Boleh saja nama dan jasa beliau dilupakan, tetapi peninggalan fisik kewilayahan itu tidak mungkin bisa dihilangkan. Seperti yang sudah disebutkan diatas, para sesepuh desa eks permukiman transmigrasi masih mengenal jelas siapa Pak Harto,” jelasnya.

“Bung Karno pernah berpesan, Jasmerah jangan sekali kali melupakan sejarah. Mikul Dhuwur, Mendhem Jero, yang artinya mengangkat dan menghargai jasa para pemimpin. Dan mengubur dalam-dalam apa yang yang masih kurang,” ucap Hasprabu mengakhiri wawancara.

Lihat juga...