hut

Si Mesin Pemotong Padi yang Resahkan Buruh Tani

Editor: Makmun Hidayat

PESISIR SELATAN — Buruh tani di daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, mengaku resah dengan keberadaan peralatan canggih untuk memanen padi yang disebut dengan mesin pemotong padi. Mesin itu dinyatakan telah merenggut penghasilan buruh tani di daerah setempat.

Aldi Putra (28 tahun)  mengatakan, di daerah tersebut cukup banyak masyarakat setempat yang menjadi buruh tani. Dapat dikatakan ada sekira ratusan orang yang menjadi buruh tani. Banyaknya buruh tani di daerah Kecamatan Sutera itu, dikarenakan cukup luasnya lahan sawah yang membentang hingga ke bagian barat.

Namun kini, terutama sejak masuknya mesin pemotong padi yang dimiliki pengusaha di daerah itu, cukup banyak masyarakat yang hendak panen, tidak lagi membutuhkan jasa buruh tani, melainkan lebih cenderung menggunakan mesin pemotong padi. Akibatnya, ratusan buruh tani, jadi tidak menikmati penghasilan di momen panen.

“Buruh tani itu momennya hanya setiap padi sudah siap panen. Artinya paling cepat itu satu kali dalam tiga bulan. Sekarang, momen-momen yang dinanti itu, hilang sudah, gara-gara masuknya mesin pemotong padi itu,” ujarnya, dengan nada dan rawut wajah yang sedih, Senin (4/2/2019).

Aldi menjelaskan, dengan usianya yang terbilang cukup muda ini saja, terlihat adanya keperhatian pemerintah terhadap masyarakat kecil, seperti halnya buruh tani. Padahal melihat dari penghasilan yang didapatkan, tidak lah terlalu, tapi masih saja pihak-pihak yang merenggut yang selama ini jadi penantian buruh tani. Biasanya, dalam sehari panen itu, upah yang didaptkan Rp100 ribu hingga Rp200 ribu dan tergantun jumlah padi yang dipanen.

Sekarang, katanya, dengan adanya mesin pemotong padi itu, hanya tontonan yang diperoleh. Jikapun boleh bergabung, itu pun hanya sebagai buruh angkut padi yang sudah dipanen dan diangkut ke dalam mobil. Upahnya sangat sedikit yakni Rp5.000 per karungnya.

“Rp5.000 per karungnya itu, sebenarnya bukanlah jumlah yang ideal. Padahal jika kita-kita yang langsung jadi buruh taninya, mulai dari memanen hingga mengangkutnya ke dalam mobil, kita bisalah mendapatkan untung yang lumayan buat beli air minum,” sebutnya.

Menurutnya, keberadaan mesin pemotong itu, tidak hanya berada di daerahnya Kecamatan Sutera saja, tapi juga tersebar dibeberapa kecamatan yang memiliki lahan sawah yang cukup luas. Dengan demikian, para buruh tani sulit untuk pindah ke daerah lainnya, yang diharapkan ada orang yang membutuhkan jasa buruh tani untuk memanen padinya.

Aldi berharap, pemerintah di nagari/desa turut mengontrol masuknya mesin-mesin pemotong padi itu. Alasan meminta kepada perangkat desa untuk mengontrol, supaya mesin-mesin itu tidak disediakan di kawasan sawah yang masih menyediakan tenaga buruh panennya. Tapi bagi daerah yang tidak memiliki buruh tani, lebih wajar adanya mesin pemotong padi di sana.

“Saya dapat info, mesin pemotong padi itu bisa masuk atas izin ketua pemuda di daerah setempat. Saya heran juga, seharusnya pikirkan rakyat yang miskin ini, jangan orang kaya dibuat lebih kaya,” tegasnya.

Ia mengaku tidak mengetahui pasti dimana berasal mesin pemotong padi tersebut, yang jelas pemililknya itu bukan lah dari kelompok tani yang diberi oleh pemerintah. Tapi dimiliki seseorang pengusaha yang bertujuan untuk mencari untung, dengan cara membunuh mata pencarian buruh tani.

“Kita diminta jadi buruh angkut saja. Mana mau kita disuruh sekedar mengangkut padi saja, bagaimana keluarga kita mau hidup. Upah buruh angkut saja kecil, sementara risiko di badan cukup besar,” ungkapnya.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumatera Barat, Candra – Foto: M. Noli Hendra

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumatera Barat, Candra, mengatakan sejauh ini untuk bantuan alat pertanian yang diberikan oleh pemerintah berupa mesin bajak sawah, untuk alat panen padi sawah ada, cuma untuk daerah yang tidak memiliki buruh tani.

“Mesin pemotong padi itu hanya bisa dikerjakan di sawah yang struktur tanah yang keras, kalau yang lunak struktur tanah tidak bisa dimasukan mesinnya. Sistem panenya mesin itu berjalan di sawah. Antara padi dan tangkainya akan terpisah, kalau sawahnya rawa-rawa sulit untuk dijalankan mesinnya,” jelasnya.

Candra juga berharap, kondisi yang demikian jadi perhatian pemerintah di nagari/desa, karena mesin yang masuk ke daerah itu bukan dari pemerintah. Untuk itu, situasi itu sebaiknya dikendalikan oleh pemerintah di desa, yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Lihat juga...